Chapnews – Nasional – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memberikan pesan penting dan tegas kepada jajaran Kejaksaan di seluruh daerah Indonesia, menyusul vonis bebas yang dijatuhkan kepada videografer Amsal Christy Sitepu. Burhanuddin secara eksplisit menginstruksikan agar pemberantasan korupsi tidak lagi terpaku pada kasus-kasus berskala kecil seperti dana desa, melainkan harus berani mengungkap dan menindak perkara korupsi dengan kerugian negara yang jauh lebih besar.
Amsal Christy Sitepu, videografer yang sebelumnya didakwa melakukan mark-up dalam proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, akhirnya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan pada Rabu (1/4). Ia dinyatakan tidak terbukti bersalah atas tuduhan penggelembungan dana sebesar Rp202 juta (Rp202.161.980) untuk proyek tahun anggaran 2020-2022. Kasus ini sempat menjadi sorotan nasional, terutama setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) berargumen bahwa beberapa item pekerjaan dalam proposal Amsal seharusnya bernilai nol rupiah. Komisi III DPR bahkan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan menyimpulkan bahwa kerja kreatif seperti yang dilakukan Amsal tidak memiliki harga baku dan tidak bisa secara sepihak dihargai nol rupiah. Hingga berita ini diturunkan, JPU pada Kejari Karo masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan kasasi.
Menyikapi dinamika yang berkembang, terutama setelah kasus Amsal menjadi perhatian publik, Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan arahannya dalam kunjungan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Papua pada Selasa (31/3). "Pemberantasan korupsi di daerah tidak boleh kalah gencar dengan pusat dan tidak boleh hanya terfokus pada dana desa, melainkan juga harus berani menindak kasus dengan kerugian negara yang besar," tegas Burhanuddin, seperti dikutip dari chapnews.id.
Ia menekankan bahwa keberanian dan profesionalisme penegak hukum adalah kunci dalam membongkar praktik korupsi yang berdampak masif terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Burhanuddin mengapresiasi satuan kerja yang aktif dalam penyidikan tindak pidana khusus, namun juga tidak segan memberikan teguran kepada unit kerja yang dinilai masih pasif dalam mengungkap kasus korupsi.
Secara spesifik, Jaksa Agung menyoroti beberapa perkara besar di Papua yang harus menjadi prioritas, termasuk dugaan korupsi dana PON XX Papua serta pembangunan sarana Aerosport di Mimika. Selain itu, optimalisasi pemulihan kerugian negara juga menjadi perhatian serius, mengingat masih adanya tunggakan uang pengganti sebesar Rp97,14 miliar di wilayah Papua yang perlu segera ditindaklanjuti.
Tidak hanya di bidang pidana khusus, Burhanuddin juga menekankan penguatan peran Kejaksaan di bidang pidana umum, termasuk profesionalisme dalam menangani perkara yang menarik perhatian publik, seperti kasus penembakan pesawat Smart Air oleh kelompok kriminal bersenjata di Merauke. Di bidang intelijen, ia menginstruksikan pengawalan ketat terhadap 38 proyek strategis nasional di Papua dengan nilai sekitar Rp3,7 triliun.
Terakhir, Jaksa Agung mengingatkan seluruh jajaran untuk senantiasa menjaga integritas dan mewaspadai adanya "corruptors fight back" atau perlawanan balik dari pelaku korupsi. Oleh karena itu, setiap penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik dan menegakkan keadilan.
