Chapnews.id – Upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia kini memasuki babak baru melalui penguatan manajemen organisasi. Tiga lembaga strategis, yakni Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), serta Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu), sepakat untuk memperkokoh tata kelola lembaga demi menciptakan dampak sosial yang lebih nyata.
Ketua Umum TP PKK, Ketua Umum TP Posyandu, sekaligus Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, menegaskan bahwa manajemen organisasi yang mumpuni bukan sekadar urusan administratif atau penyusunan struktur semata. Menurutnya, inti dari tata kelola yang baik adalah memastikan setiap program kerja memiliki visi yang tajam, perencanaan yang matang, pelaksanaan yang transparan, serta mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.
Hal tersebut disampaikan Tri Tito dalam forum Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu Wilayah Indonesia Bagian Barat yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin (21/9). Ia menekankan bahwa pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk membangun fondasi organisasi yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.
"Rapat ini sangat penting karena kita tidak hanya membahas agenda rutin, tetapi juga memperkuat fondasi kelembagaan agar tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan secara optimal," ujar Tri Tito. Ia menjelaskan bahwa organisasi yang tangguh memerlukan sistem yang sistematis, mulai dari pembagian wewenang yang jelas, mekanisme koordinasi antarlembaga, hingga sistem monitoring dan evaluasi yang ketat.
Meskipun ketiga lembaga tersebut memiliki karakteristik dan fokus tugas yang berbeda, Tri Tito melihat adanya benang merah yang sangat kuat, yaitu misi pemberdayaan masyarakat. Dekranas berfokus pada pengembangan potensi kerajinan nasional, TP PKK bergerak melalui jejaring keluarga untuk meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga, sementara TP Posyandu memegang peran vital dalam pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa dan kelurahan.
Sinergi ini bukan bertujuan untuk mencampuradukkan peran, melainkan untuk memperkuat kolaborasi berdasarkan keunggulan masing-masing. Tri berharap, melalui penguatan ini, program-program pemerintah di daerah dapat berjalan lebih sinkron dan didukung oleh anggaran yang memadai.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, Restuardy Daud, mengungkapkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh sekitar 1.500 peserta yang berasal dari 16 provinsi di wilayah Sumatra dan Jawa. Peserta tersebut mencakup perwakilan dari 273 kabupaten/kota di wilayah Indonesia bagian barat.
Restuardy memastikan bahwa hasil dari pertemuan besar ini tidak akan berhenti di meja rapat saja. Ia menjanjikan adanya rencana tindak lanjut yang konkret, lengkap dengan penanggung jawab dan indikator keberhasilan yang jelas. "Hasil rapat ini akan terus dikawal hingga tahap pelaksanaan dan evaluasi di lapangan," tegasnya.
Acara ini juga ditandai dengan momen penting lainnya, yakni penandatanganan Nota Kesepahaman antara TP PKK dengan Kementerian Lingkungan Hidup, yang menandakan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pemberdayaan keluarga. Melansir informasi dari chapnews.id, langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi standar baru dalam pengelolaan lembaga sosial di Indonesia.
