Chapnews – Nasional – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, akhirnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Putusan berat ini terkait kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) tahun anggaran 2020-2022 yang terbukti merugikan keuangan negara secara masif.
Dalam persidangan yang digelar pada Selasa (30/6), Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah secara gamblang membeberkan sejumlah poin memberatkan yang menjadi dasar vonis tersebut. "Perbuatan terdakwa Nadiem Makarim secara jelas bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang menjadi komitmen kuat pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat," tegas Purwanto.
Hakim menyoroti bahwa Nadiem, yang pada saat kejadian menjabat sebagai menteri dan seharusnya menjadi teladan integritas, justru menyalahgunakan wewenang jabatannya. Lebih lanjut, majelis hakim menilai tindakan korupsi ini dilakukan secara "terencana, terstruktur, dan sistematis," menunjukkan adanya niat jahat yang terorganisir.
Dampak dari perbuatan Nadiem disebut sangat luas dan merugikan. Tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara yang fantastis, tetapi juga berdampak negatif terhadap penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sangat membutuhkan akses teknologi. "Keadaan ekonomi terdakwa yang sangat berkecukupan juga menjadi pertimbangan, menunjukkan tidak ada alasan kebutuhan ekonomi yang mendorong perbuatan korupsi tersebut," imbuh hakim.
Meski demikian, terdapat pula beberapa hal yang meringankan vonis Nadiem. Di antaranya, Nadiem belum pernah tersangkut kasus pidana sebelumnya. Selama proses persidangan, ia juga menunjukkan sikap yang sopan dan kooperatif. Majelis hakim juga mengakui bahwa Nadiem sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang memiliki kontribusi signifikan dalam inovasi di bidang pendidikan dan teknologi di Indonesia.
Selain pidana penjara 10 tahun, Nadiem juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Tak hanya itu, Nadiem juga harus membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp809,5 miliar. Jika uang pengganti ini tidak dilunasi dalam waktu yang ditentukan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Apabila tidak mencukupi, Nadiem akan dikenai pidana penjara tambahan selama 5 tahun.
Menariknya, salah satu anggota majelis hakim, Andi Saputra, menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Andi Saputra berpandangan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Nadiem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga seharusnya Nadiem dibebaskan dari segala dakwaan dalam kasus Chromebook ini.
