Chapnews – Nasional – Jakarta – Ketua Umum Tim Pembina (TP) Posyandu, Tri Tito Karnavian, mendesak percepatan sosialisasi registrasi Posyandu di seluruh pelosok negeri. Langkah strategis ini digulirkan sebagai fondasi utama untuk memperkuat jangkauan pelayanan masyarakat hingga ke tingkat desa, sekaligus menandai transformasi peran Posyandu yang kini jauh lebih luas dari sebelumnya.
Menurut Tri, registrasi bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah kunci agar keberadaan dan tata kelola Posyandu menjadi lebih terstruktur dan adaptif, memungkinkan penyediaan layanan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan spesifik masyarakat. "Posyandu ini sebenarnya lembaga yang sudah cukup dikenal. Dulu Posyandu melayani ibu-ibu hamil, anak-anak, bayi dan lain-lain. Tetapi saat ini ternyata Posyandu mempunyai visi yang bisa lebih besar untuk melayani masyarakat," ujar Tri saat berinteraksi dalam acara Sosialisasi Kebijakan Registrasi Posyandu di Pendopo Kesultanan Ternate, Maluku Utara.
Ia menjelaskan, Posyandu kini tidak lagi terpaku hanya pada aspek kesehatan semata. Lembaga akar rumput ini telah berevolusi menjadi platform partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perluasan mandat ini secara otomatis menuntut Posyandu untuk memiliki tata kelola dan sistem pendataan yang jauh lebih akurat dan komprehensif.
Tri menekankan urgensi data yang mampu merefleksikan kondisi masyarakat secara detail, bukan hanya angka agregat. Data pembangunan, lanjutnya, tidak cukup hanya menunjukkan statistik umum seperti jumlah stunting atau angka kemiskinan. Yang dibutuhkan adalah data "by name and by address" yang secara langsung menghubungkan individu dengan layanan yang mereka perlukan. "Pendataan itu biasanya angka. Misalnya, angka stunting di daerah ini sekian jumlahnya, angka kemiskinan masyarakat sekian. Tetapi untuk mencapai by name by address, masyarakat harus benar-benar terhubung dengan pelayanan," tegasnya.
Penguatan pelayanan masyarakat ini, imbuh Tri, mutlak membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah desa. Mulai dari musyawarah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan warga hingga penganggaran yang memadai, semuanya krusial agar program Posyandu dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata. Ia secara khusus meminta para kepala desa untuk memberikan perhatian serius terhadap keberadaan dan pengelolaan Posyandu di wilayah masing-masing.
Keterlibatan pemerintah desa sangat vital mengingat Posyandu adalah garda terdepan pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan dukungan desa, pemerintah dapat menjangkau dan merespons kebutuhan warga secara lebih langsung dan efektif.
Tri menegaskan, penguatan Posyandu harus diiringi dengan perubahan paradigma dalam pelayanan publik. Aparatur dan semua elemen yang terlibat wajib menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai orientasi utama. Pelayanan tidak boleh berhenti pada tataran konsep dan pendataan semata, melainkan harus menghasilkan manfaat konkret yang dapat dirasakan langsung oleh warga. "Konsep-konsep itu harus menghasilkan pelayanan yang nyata sesuai dengan harapan masyarakat. Kita berharap langkah awal melalui registrasi ini dapat membuat Posyandu terwujud dan berjalan dengan baik," pungkasnya.
