Chapnews.id – Fenomena antrean panjang kendaraan yang mengular di berbagai SPBU di wilayah Bali sempat memicu kekhawatiran masyarakat mengenai ketersediaan energi di Pulau Dewata. Namun, setelah ditelusuri lebih mendalam, ternyata masalah utama yang terjadi bukanlah mengenai menipisnya stok bahan bakar minyak (BBM) di tingkat nasional, melainkan adanya kendala teknis pada jalur distribusi.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara resmi menyampaikan laporan terkait situasi ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut disampaikan dalam agenda Rapat Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Bahlil menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai krisis stok BBM di Bali adalah tidak benar. Menurut penjelasannya, keterlambatan pasokan yang memicu antrean tersebut disebabkan oleh kendala jadwal kedatangan kapal tanker pengangkut BBM yang melaju dari Jawa Timur menuju Bali.
"Ini bukan persoalan cadangan nasionalnya yang menipis, melainkan masalah distribusi dari Jawa Timur ke Bali yang mengalami keterlambatan. Kapal yang seharusnya tiba pada pukul 05.30 pagi, ternyata baru masuk pada malam hari," ujar Bahlil dalam laporannya.
Meski sempat terjadi gangguan pada ritme pengiriman, Bahlil memastikan bahwa kondisi energi di Bali saat ini sudah kembali stabil dan dalam kondisi aman. Ia menjamin bahwa pasokan telah kembali normal sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir akan kelangkaan dalam waktu dekat.
"Alhamdulillah, kondisi di Bali saat ini sudah terkendali. Stok BBM di sana sudah mencukupi untuk kebutuhan selama 12 hari ke depan," tambah Bahlil memberikan kepastian kepada pemerintah.
Merespons laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap kendala distribusi ini. Presiden menekankan bahwa efisiensi logistik energi adalah hal yang krusial agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat.
Presiden Prabowo kemudian memberikan instruksi tegas kepada jajaran menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kontrak-kontrak distribusi energi. Ia memerintahkan Menteri ESDM, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), hingga Badan Pengelola Investasi Danantara untuk meninjau ulang seluruh kontrak distribusi energi nasional.
"Terkait kejadian di Bali, keterlambatan pasokan minyak itu murni masalah distribusi, bukan karena stoknya tidak ada. Oleh karena itu, saya perintahkan Menteri ESDM, Dirut Pertamina, Danantara, serta seluruh BUMN terkait untuk memeriksa kembali kontrak-kontrak distribusi tersebut agar kejadian serupa tidak terulang," tegas Presiden.
Langkah tegas ini diambil pemerintah untuk memastikan rantai pasok energi nasional tetap berjalan lancar tanpa hambatan logistik, guna menjaga stabilitas ekonomi dan ketenangan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
