Chapnews – Ekonomi – Pemerintah gencar mempercepat pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebagai strategi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah ini diyakini mampu mengurangi beban subsidi LPG 3 kilogram (kg), terutama di wilayah perkotaan padat penduduk.
Anggota Komisi XII DPR, Cek Endra, mengungkapkan kendala utama program jargas. Ia menyebut infrastruktur distribusi gas yang terbatas dan minimnya kepemilikan alat konverter gas oleh konsumen sebagai penghambat utama. Investasi pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) juga dinilai kurang menarik secara ekonomis bagi investor. "Belum lagi, dukungan anggaran dari APBN masih terbatas," tegasnya di Jakarta, Senin (28/4/2025).
Data Kementerian ESDM menunjukkan dominasi sektor industri, pupuk, kelistrikan, dan LNG (Gas Alam Cair) dalam pemanfaatan gas bumi di Indonesia. Penggunaan gas bumi untuk jargas masih sangat minim, bahkan di bawah 1% dari total penyaluran gas domestik.
Padahal, program jargas menawarkan manfaat signifikan. Cek Endra menekankan, program ini dapat mengurangi impor LPG Indonesia yang cukup besar, diperkirakan mencapai 6,91 juta MT pada tahun 2024. Impor LPG dalam jumlah besar membebani devisa negara. Selain itu, pemanfaatan gas bumi melalui jargas juga akan meningkatkan penggunaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Dengan demikian, percepatan pembangunan jargas bukan hanya efisiensi anggaran subsidi, tetapi juga langkah strategis menuju kemandirian energi dan penghematan devisa negara.
