Chapnews – Nasional – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menegaskan fokus utama lembaganya saat ini adalah mempercepat proses pemulihan di sejumlah wilayah yang terdampak empat jenis bencana besar. Prioritas penanganan mencakup gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), erupsi Gunung Anak Krakatau, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta dampak banjir bandang yang melanda Sumatra.
Mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau, Suharyanto memaparkan bahwa BNPB telah mengirimkan Tim Pendahulu untuk melakukan pemantauan langsung di lokasi. Sejauh ini, tidak ada laporan mengenai korban jiwa akibat aktivitas vulkanik ini. Meskipun belum ada penetapan status kedaruratan oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi yang terdampak, Suharyanto menjamin bahwa hal tersebut tidak akan menghambat penyaluran bantuan esensial. "Kami terus menjalin komunikasi intensif, menit demi menit, dengan Kepala BMKG, serta menerima arahan langsung dari Bapak Presiden," ungkap Suharyanto dalam keterangannya, Selasa (8/9). BNPB juga telah menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) Hybrid, yang akan mengombinasikan teknik stimulasi hujan saat awan tersedia dan penyebaran water mist untuk mengurai partikel abu serta polutan berbahaya ketika tidak ada awan. Operasi ini diharapkan mampu mempercepat peluruhan abu vulkanik. Badan Geologi turut memastikan bahwa evaluasi morfologi Gunung Anak Krakatau saat ini menunjukkan tidak ada potensi keruntuhan yang dapat memicu tsunami berskala besar seperti yang terjadi pada tahun 2018.
Untuk penanganan gempa bumi di NTT, BNPB memusatkan perhatian pada verifikasi data kerusakan rumah. Berdasarkan pendataan awal, tercatat sebanyak 98.986 unit rumah mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat. Suharyanto menjelaskan, bantuan stimulan akan diberikan sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, sementara rumah rusak berat akan mendapatkan pembangunan hunian sementara atau Dana Tunggu Hunian sebelum dibangunkan rumah baru tipe 36. "Kami juga telah mendirikan tenda darurat sebagai fasilitas sekolah sementara, memastikan tidak ada anak-anak yang terhenti pendidikannya," tambahnya.
Sementara itu, bencana karhutla masih menjadi tantangan serius bagi BNPB. Hingga 6 September, total lahan yang terbakar di enam provinsi prioritas telah mencapai 72.009,10 hektare, dengan 939,45 hektare di antaranya masih belum berhasil dipadamkan. Sebaran lahan terbakar meliputi Kalimantan Barat (97,8 ha), Riau (283,35 ha), Kalimantan Selatan (116,3 ha), Kalimantan Tengah (91,3 ha), Sumatera Selatan (341,7 ha), dan Jambi (9 ha). "Kendala utama yang kami hadapi adalah karakteristik lahan, aksesibilitas, kondisi cuaca, serta ketersediaan sumber air," kata Suharyanto. Ia menjelaskan, api pada lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan tanah, sehingga memerlukan proses pendinginan dan pemantauan berkelanjutan. Akses darat yang sulit di beberapa lokasi juga menuntut dukungan water bombing, diperparah oleh kondisi panas, kering, dan angin kencang yang berpotensi memicu kembali titik api.
Lebih lanjut, Suharyanto juga menyampaikan bahwa BNPB terus mengejar target pemulihan pascabencana banjir bandang yang melanda Aceh dan Sumatra pada tahun sebelumnya. Progres transfer bantuan stimulan untuk rumah rusak sedang dan ringan di tiga provinsi—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—per 6 September telah mencapai Rp703.017.000.000. Untuk pembangunan hunian tetap (huntap), dari 27.809 unit usulan, sebanyak 14.897 unit telah selesai direview dan siap untuk dibangun. Total huntap yang saat ini dalam proses pembangunan mencapai 1.055 unit, dengan rincian 841 unit telah rampung dan 214 unit masih dalam tahap pengerjaan. "Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses verifikasi dan pencairan dana agar masyarakat dapat segera menyelesaikan perbaikan rumah mereka," tegas Suharyanto. Ia menambahkan, koordinasi dengan Kementerian PUPR dan pemerintah daerah terus diperkuat dengan target agar seluruh huntap yang telah direview dapat segera dibangun.
