Chapnews – Nasional – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tak main-main dalam menangani perusahaan tambang yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) aktivitas penambangan di Kabupaten Subang, Jumat (18/4), Dedi melayangkan ancaman tegas: pencabutan izin! Temuan di lapangan menunjukkan sejumlah kendaraan pengangkut hasil tambang terbukti overload, hingga 30 ton melebihi batas yang diizinkan. Kondisi ini, menurut Dedi, tak hanya merusak infrastruktur jalan, tetapi juga berdampak buruk pada perekonomian warga sekitar.
"Aktivitas yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat tak bisa ditolerir. Izinnya harus dicabut!" tegas Dedi dalam rilis yang diterima chapnews.id. Langkah selanjutnya, Dedi akan menginstruksikan pencabutan izin bagi perusahaan tambang yang melanggar aturan. Tak tanggung-tanggung, evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin tambang di Jawa Barat akan dilakukan. Proses ini melibatkan Dinas ESDM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) untuk menghitung kerugian infrastruktur akibat aktivitas pertambangan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, berkomitmen untuk menegakkan aturan, menjaga kelestarian lingkungan, dan melindungi kepentingan masyarakat. Ancaman ini bukan isapan jempol. Sebelumnya, Dedi telah menyoroti maraknya tambang liar di Jawa Barat, yang jumlahnya mencapai lebih dari 200 lokasi akibat alih fungsi lahan hutan. Ia bahkan menyinggung praktik alih fungsi lahan di kawasan Puncak, Bogor, dan memperingatkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang dinilai telah beralih fungsi menjadi kontraktor tanah, bukannya fokus pada perkebunan. Dedi menegaskan akan mengambil alih lahan perkebunan yang dialihfungsikan untuk kepentingan di luar perkebunan. Pernyataan keras Dedi ini menjadi sinyal kuat bagi perusahaan tambang untuk beroperasi sesuai aturan dan bertanggung jawab atas dampak lingkungannya.
