Chapnews.id – Kondisi darurat terkait distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Dewata memaksa Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah ekstrem. Guna mengurai kepadatan dan mempermudah mobilitas armada pengangkut energi, Pemprov Bali resmi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) secara massal selama tiga hari berturut-turut.
Kebijakan yang dimulai pada 15 hingga 17 Oktober 2026 ini diambil sebagai respons cepat terhadap situasi antrean panjang BBM yang mulai mengganggu stabilitas aktivitas di wilayah tersebut. Langkah ini bertujuan memberikan ruang seluas-luasnya bagi PT Pertamina untuk mempercepat proses penyediaan dan distribusi bahan bakar ke berbagai titik di Bali agar kembali normal.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menjelaskan bahwa penyesuaian sistem kerja ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap kelancaran logistik energi. Menurutnya, pengurangan volume kendaraan di jalan raya diharapkan dapat meminimalisir hambatan bagi truk-truk tangki BBM yang sedang beroperasi.
"Kami melakukan penyesuaian ini untuk memastikan proses distribusi BBM dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan tanpa hambatan berarti di lapangan," ujar Made Indra dalam keterangan resminya, Rabu (14/10).
Melalui surat resmi bernomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG, instruksi ini tidak hanya menyasar pegawai di lingkungan pemerintah provinsi, tetapi juga menjangkau instansi di tingkat kabupaten, kota, instansi vertikal, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di seluruh Bali.
Meski mayoritas pegawai diminta bekerja dari rumah, Made Indra menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh lumpuh. Ia memberikan pengecualian tegas bagi unit kerja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendesak masyarakat. Petugas di sektor pelayanan publik langsung, layanan kedaruratan, serta aparat keamanan tetap diinstruksikan untuk menjalankan tugas di kantor seperti biasa guna menjamin stabilitas keamanan dan kenyamanan warga.
Tak hanya sektor perkantoran, sektor pendidikan pun terdampak oleh kebijakan ini. Seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, mulai dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi, diminta untuk mengalihkan kegiatan belajar mengajar menjadi sistem daring atau online. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilitas siswa dan mahasiswa.
Pemerintah berharap, dengan berkurangnya aktivitas masyarakat di jalan raya, distribusi BBM dapat segera pulih dan antrean panjang dapat segera teratasi. Made Indra juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar tetap menjaga produktivitas dan tanggung jawab meskipun tidak berada di kantor.
"Kami berharap melalui koordinasi yang kuat antarinstansi, distribusi BBM akan kembali lancar. Di saat yang sama, fungsi pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengganggu upaya pemulihan distribusi energi," pungkasnya.
