Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi krusial dalam memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan. Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data Badan Pusat Statistik (BPS), Setia Pramana, menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan ini adalah pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala. Langkah ini esensial agar data yang digunakan pemerintah selalu relevan dan mencerminkan kondisi riil masyarakat terkini.
Menurut Setia, akurasi pemeringkatan desil, yang menjadi dasar penentuan kelayakan penerima bansos, sangat bergantung pada kebaruan data dasar, bukan semata-mata pada penyesuaian metode kalkulasi. "Yang terpenting bukan hanya metodologi pemeringkatan, melainkan data yang diperingkat itu sendiri harus terkini, akurat, dan mutakhir," jelas Setia dalam sebuah diskusi di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa penentuan desil dalam DTSEN jauh lebih komprehensif. Bukan hanya mengacu pada tingkat pengeluaran atau pendapatan, sistem ini mengkalkulasi lebih dari 40 variabel indikator sosial-ekonomi. Variabel tersebut mencakup karakteristik rumah tangga, kondisi perumahan, kepemilikan aset, hingga akses terhadap sanitasi. "Jadi, tidak ada batas pendapatan tertentu yang otomatis menentukan seseorang masuk desil tertentu," imbuhnya, menekankan bahwa kondisi masyarakat harus terus diperbarui.
Guna menangkap dinamika kesejahteraan masyarakat yang fluktuatif, BPS secara proaktif melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan. Inisiatif ini juga membuka pintu bagi integrasi data dengan 18 kementerian dan lembaga terkait, dengan tetap memprioritaskan perlindungan data pribadi. "Dengan data yang mutakhir, kita berharap dapat menangkap perubahan kondisi masyarakat secara real-time. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga juga sangat mungkin dilakukan untuk memperkaya data," ujar Setia, menambahkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan perubahan kondisi.
Dari sisi implementasi, dampak positif pemanfaatan DTSEN telah terasa signifikan. Tenaga Ahli Kementerian Sosial, Andi Kurniawan, mengungkapkan bahwa sistem ini berhasil menjangkau 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang sebelumnya tidak terdata atau terlewat dari program bantuan sosial. "Saat ini, 4,3 juta KPM baru telah menerima bansos berkat penggunaan DTSEN," kata Andi. Ia menekankan pentingnya membangun dynamic social registry untuk secara berkelanjutan menangkap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sangat dinamis.
Dengan demikian, pemutakhiran DTSEN yang berkelanjutan, didukung oleh kolaborasi lintas sektor, bukan hanya sekadar upaya teknis, melainkan fondasi krusial untuk mewujudkan penyaluran bansos yang benar-benar tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat di seluruh Indonesia.
