Chapnews – Ekonomi – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk menyempurnakan sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran dan inklusif. Langkah strategis ini diwujudkan melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan memanfaatkan momentum pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Inisiatif ini diharapkan mampu menjamin pencairan bansos yang lebih efektif mulai tahun 2027.
Dalam sebuah diskusi di Politeknik STIS pada Jumat (11/9/2026), Tenaga Ahli Kementerian Sosial, Andi Kurniawan, menjelaskan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai akademisi untuk menyempurnakan metodologi pembentukan DTSEN. Ia juga menyoroti keberhasilan DTSEN yang telah terbukti memperluas jangkauan bansos, memungkinkan 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru untuk mendapatkan haknya. "Dulu banyak yang tidak bisa mendapatkan bansos, sekarang ada 4,3 juta KPM baru kini mendapatkan bansos karena kita sudah menggunakan DTSEN," ujar Andi.
Menyikapi dinamika kondisi ekonomi masyarakat di lapangan, pemerintah tidak berhenti berinovasi. Saat ini, sedang dirancang sebuah sistem registrasi sosial yang dinamis, atau Dynamic Social Registry, serta program digitalisasi bansos. Rencananya, program ini akan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo pada Oktober 2026 dan diimplementasikan secara penuh mulai Januari 2027.
Andi menambahkan, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan tidak ada masyarakat rentan yang terlewat dari pendataan, terutama mereka yang terkendala teknologi atau usia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Inisiatif ini mengajak masyarakat luas untuk berperan aktif sebagai agen perlindungan sosial (perlinsos), memastikan setiap individu yang membutuhkan dapat terdaftar dan menerima bantuan. "Siapa pun boleh jadi agen perlinsos," tegasnya, menekankan pentingnya partisipasi komunitas dalam upaya perlindungan sosial ini.
Dengan pemutakhiran data melalui Sensus Ekonomi 2026 dan implementasi program digitalisasi bansos yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, pemerintah optimis dapat mewujudkan sistem penyaluran bansos yang lebih akurat, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan di masa mendatang.
