Chapnews – Nasional – Jakarta – Kabar gembira datang bagi jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengumumkan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako untuk periode triwulan ketiga tahun 2024 akan dimulai pada tanggal 20 Juli mendatang. Pengumuman penting ini disampaikan Gus Ipul dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, pada Senin (13/7), didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Saat ini, Kemensos tengah berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan proses pemutakhiran dan pembersihan data penerima. Data terbaru yang diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi landasan utama dalam upaya memastikan bantuan tepat sasaran. Gus Ipul menargetkan proses "cleansing" data ini akan rampung dalam kurun waktu dua hingga tiga hari ke depan, sebelum mekanisme penyaluran dapat diaktifkan. "Bansos triwulan ke-III sedang kita proses, kemarin kita sudah dapat data terbaru dari BPS, sekarang kita sedang cleansing, insya Allah dalam waktu dua-tiga hari ini sudah selesai, dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan," tegas Gus Ipul.
Pemutakhiran data ini, lanjut Gus Ipul, akan membawa perubahan pada komposisi penerima bansos. Sejumlah KPM yang sebelumnya menerima mungkin tidak lagi memenuhi syarat, sementara penerima baru akan masuk dalam daftar sesuai hasil verifikasi terkini. Di sisi lain, beberapa KPM akan tetap tercatat sebagai penerima. Perubahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan akurasi data dan efektivitas penyaluran bantuan.
Kemensos memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah daerah yang telah menunjukkan inisiatif proaktif dalam proses pemutakhiran data. Tiga provinsi yang paling aktif adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan Kota Bekasi menjadi kota yang paling banyak melakukan pemutakhiran data. "Ini artinya bahwa daerah telah begitu peduli terhadap proses pemutakhiran itu, karena kita harus akui data ini yang kita terima adalah data dari daerah, dan daerahlah yang paling tahu tentang kondisi objektif warganya," jelas Gus Ipul.
Proses pemutakhiran data ini dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat RT/RW, kemudian diteruskan ke operator data desa atau kelurahan melalui musyawarah. Data tersebut selanjutnya diserahkan ke Dinas Sosial setempat, sebelum akhirnya ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota dan diserahkan ke Kemensos. Dari Kemensos, data diteruskan ke BPS untuk diverifikasi dan divalidasi. Setiap tiga bulan, data hasil pemutakhiran yang telah terverifikasi tersebut diserahkan kembali ke Kemensos untuk proses penyaluran bansos. "Intinya dengan pemutakhiran ini diharapkan yang namanya bansos ini diterima oleh mereka yang berhak," imbuhnya.
Lebih jauh, Gus Ipul mengungkapkan adanya paradigma baru yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni "Bansos Sementara, Berdaya Selamanya." Kebijakan ini mengintegrasikan penyaluran bansos dengan program pemberdayaan masyarakat. "Nah setelah diterima oleh mereka yang berhak, akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan. Ini yang baru dari Pak Presiden Prabowo, jadi tidak hanya diberi bansos, tapi kita kuatkan dengan pemberdayaan, sehingga keluarga-keluarga ini nanti terukur bisa naik kelas," papar Gus Ipul.
Tahun ini, Kemensos menargetkan lebih dari 150 ribu KPM akan didorong untuk mengikuti program pemberdayaan. Harapannya, mereka tidak lagi bergantung pada bansos di tahun-tahun berikutnya, melainkan mampu mengembangkan usaha mandiri yang menghasilkan pendapatan lebih besar. Ada tiga bentuk pemberdayaan yang akan diberikan sesuai hasil asesmen masing-masing KPM, meliputi peningkatan keterampilan, penguatan akses, dan penguatan aset. Ini bisa berupa pelatihan keahlian, pembukaan akses ke pasar atau modal, hingga bantuan untuk memperkuat aset usaha. (ory/ory)
