Chapnews – Nasional – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, yang juga mengemban tugas sebagai Kepala BP Batam secara ex-officio, akhirnya buka suara menanggapi dugaan pengkaplingan laut secara ilegal di wilayahnya. Isu panas ini sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Jakarta beberapa waktu lalu. Merespons hal tersebut, Amsakar menyatakan kesiapannya untuk melakukan verifikasi ulang secara menyeluruh terhadap seluruh alokasi lahan di laut Batam yang terbit antara tahun 2002 hingga 2015.
Dalam sebuah konferensi pers di Batam pada Rabu (5/8) petang, Amsakar menegaskan bahwa pernyataan dari Menteri ATR/BPN sejalan dengan visi dan misi BP Batam saat ini untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku. "Apa yang menjadi perhatian Pak Menteri sejalan dengan semangat kami untuk menerapkan tata kelola yang baik, benar, normatif, dan sesuai ketentuan," ujarnya kepada awak media.
Sebagai langkah konkret, BP Batam telah melayangkan surat resmi kepada Kementerian ATR/BPN pada Senin (3/8). Surat tersebut berisi permohonan arahan dan panduan terkait tata kelola pengalokasian lahan, terutama dengan mempertimbangkan sejumlah regulasi terbaru. Amsakar menjelaskan, koordinasi ini sangat penting mengingat adanya perubahan aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, pengembangan wilayah kerja BP Batam, hingga penataan tanah terlantar. "Kami menyurati kementerian untuk mendapatkan gambaran mengenai tata kelola yang semestinya berdasarkan regulasi terbaru. Kami ingin memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar sesuai ketentuan," imbuhnya.
Amsakar tidak menampik bahwa kawasan yang menjadi sorotan Menteri ATR/BPN memang telah dialokasikan peruntukannya pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, BP Batam akan membentuk tim khusus untuk memverifikasi seluruh Penetapan Lokasi (PL) yang diterbitkan dalam kurun waktu 2002 hingga 2015. "Kami akan menelusuri badan usaha mana yang memegang alokasi, di titik koordinat mana, dan akan membahasnya bersama tim untuk mencari solusi terbaik," paparnya.
Pendekatan persuasif akan menjadi prioritas utama dalam penyelesaian masalah ini. Amsakar berharap para pemegang alokasi lahan memiliki itikad baik untuk mengembalikan hak kepada pemerintah. "Kami memilih langkah yang sifatnya persuasif. Jika para pemegang PL memiliki niat baik untuk mengembalikan kepada pemerintah, tentu kami bersyukur. Dengan begitu, penataan kawasan bisa dimulai kembali dari awal dengan konsep yang lebih baik," jelasnya.
Berdasarkan hasil pengecekan sementara, BP Batam menemukan bahwa sebagian besar lokasi yang menjadi perhatian masih berupa wilayah laut dan belum dimanfaatkan secara optimal. Namun, untuk area yang sudah terbangun di masa lalu, akan ada pembahasan tersendiri. Tim verifikasi diminta untuk bekerja cermat dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan, mengingat regulasi mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu.
Senada dengan Amsakar, Direktur Pengelolaan Pertanahan BP Batam, Harlas Buana, menambahkan detail bahwa pengalokasian lahan di wilayah laut yang disinggung Menteri ATR/BPN tersebut memang terjadi antara tahun 2002 hingga 2015. Lokasinya tersebar di dua kawasan utama, yakni sepanjang pesisir Teluk Tering hingga Baloi dan Jodoh, yang direncanakan sebagai bagian dari pengembangan kawasan Waterfront City, serta kawasan Marina hingga Water Treatment Plant (WTP) Tanjung Pinggir.
"Kawasan-kawasan itu nantinya akan kami tata ulang dengan konsep yang baru. Karena itu, seluruh alokasi yang pernah diterbitkan akan diverifikasi terlebih dahulu agar penataan kawasan dapat berjalan sesuai regulasi dan rencana pengembangan Batam," pungkas Harlas, menegaskan komitmen BP Batam untuk menata ulang masa depan pesisir Batam.
