Chapnews – Ekonomi – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi objek penerima aturan dalam pembentukan tata kelola global. Pernyataan krusial ini disampaikan saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026).
Menko Airlangga menggarisbawahi pentingnya peran aktif negara-negara berkembang dalam setiap proses negosiasi tata kelola dan sistem perdagangan multilateral. Menurutnya, hal ini esensial agar negara-negara tersebut tidak sekadar menjadi pihak yang menerima dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pihak lain tanpa kontribusi berarti.
"Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita," tegas Airlangga dalam keterangan resminya yang diterima chapnews.id, Minggu (13/9/2026). "Oleh karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representatif, dan berkeadilan."
KTT BRICS 2026, yang diselenggarakan di bawah keketuaan India, mengusung tema sentral "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability." Tema ini mencerminkan komitmen blok ekonomi tersebut untuk memperkuat fondasi kerja sama di berbagai sektor.
Dalam ranah ekonomi, agenda pembahasan BRICS sangat komprehensif, meliputi penguatan kerja sama keuangan antarnegara anggota, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS) untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang asing, pembangunan rantai pasok global yang lebih tangguh dan adaptif, serta penguatan sistem perdagangan terbuka yang berlandaskan pada aturan yang adil.
Dalam sesi khusus tertutup yang bertajuk "Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism", Presiden Prabowo Subianto turut menyampaikan pandangannya. Beliau menekankan urgensi pembangunan ketahanan kolektif di tingkat global, yang menurutnya harus berakar dari penguatan ketahanan nasional masing-masing negara dan kemudian diperkuat melalui sinergi kerja sama regional.
Presiden Prabowo juga secara khusus menggarisbawahi posisi BRICS sebagai kekuatan geopolitik dan ekonomi yang signifikan, mewakili lanskap ekonomi dan demografi dunia yang terus berkembang pesat.
Oleh: Anggie Ariesta
Jurnalis: Minggu, 13 September 2026 | 10:34 WIB
