Chapnews – Nasional – Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan tegas menepis tudingan premanisme terkait sengketa lahan dengan SD/TK Islam Pembangunan (TKIP) Pamulang, Tangerang Selatan. Pihak UIN mengklarifikasi bahwa kehadiran timnya di lokasi pada malam hari bukan untuk intimidasi, melainkan sebagai upaya menjaga situasi tetap kondusif dan memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak terganggu.
Dalam konferensi pers yang digelar baru-baru ini, Wakil Rektor II UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Imam Subchi, secara lugas membantah tudingan tersebut. "Itu salah besar, tidak benar. Kami sengaja datang pada malam hari justru untuk menghindari dan tidak mengganggu KBM," tegas Imam. Ia menjelaskan, personel yang hadir merupakan bagian dari tim keamanan internal UIN. Bahkan, sebagian dari mereka mengenakan pakaian sipil agar kehadiran mereka tidak menimbulkan kesan intimidatif terhadap lingkungan sekolah.
Imam juga memastikan bahwa KBM di TKIP dan SDIP tetap berjalan normal pasca-kejadian. "Mulai hari ini KBM normal. Hari ini tidak ada masalah," ujarnya, mengutip laporan chapnews.id.
Sebelumnya, para orang tua dan wali murid (OTM) SDIP dan TKIP Pamulang telah menyuarakan kekhawatiran mendalam. Mereka mendesak agar kedua belah pihak yang bersengketa dapat menahan diri dan menunggu putusan hukum yang berkekuatan tetap atau inkrah. Hal ini, menurut mereka, krusial demi menjamin kelangsungan KBM putra-putri mereka tanpa gangguan.
Dedi Setiawan, salah seorang wali murid SDIP, menegaskan bahwa OTM tidak mempersoalkan siapa yang nantinya secara sah berhak mengelola sekolah. "Kalau perspektif orang tua murid, kita minta kedua belah pihak yang berseteru, dalam hal ini yayasan, untuk dapat menahan diri sampai keputusan hukum yang sah didapatkan," kata Dedi, seraya menambahkan bahwa para orang tua akan menerima siapa pun pihak yayasan yang diputuskan secara hukum.
Desakan serupa juga datang dari kalangan alumni UIN Syarif Hidayatullah. Melalui pernyataan sikap resmi, mereka mendesak almamaternya untuk tidak menggunakan metode intimidasi atau dugaan premanisme dalam menyelesaikan sengketa lahan ini. "Kami menolak segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan premanisme dari pihak mana pun, dengan dalih apa pun," bunyi pernyataan tersebut, menekankan bahwa tindakan semacam itu dapat mengganggu proses belajar mengajar dan mengancam keamanan anak-anak.
Sengketa kepemilikan lahan antara yayasan pengelola sekolah dan UIN Jakarta telah menjadi sorotan publik. Berbagai aksi di lapangan yang menyertai perjalanan sengketa ini dinilai telah menciptakan dampak negatif terhadap lingkungan sekolah. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat mengedepankan dialog dan menunggu proses hukum yang adil demi kepentingan pendidikan anak-anak.
