Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menggaungkan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala. Seruan ini bukan tanpa alasan, melainkan dipicu oleh kasus mencolok yang menimpa Timbul, seorang tukang becak di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang datanya mengalami pergeseran desil secara drastis. Insiden ini menjadi bukti nyata betapa krusialnya data yang akurat dan terkini sebagai fondasi kebijakan pembangunan.
Kasus Timbul sempat menjadi perhatian publik ketika posisi desilnya dalam DTSEN tiba-tiba melonjak dari desil 1, yang mengindikasikan kondisi ekonomi sangat rentan, menjadi desil 9. Perubahan signifikan ini sontak menimbulkan pertanyaan besar mengenai validitas data yang menjadi acuan. Menanggapi kejanggalan tersebut, BPS Provinsi Yogyakarta bersama BPS Kabupaten Kulon Progo segera bergerak cepat melakukan verifikasi lapangan ke kediaman Timbul. Dari hasil pengecekan, BPS menemukan bahwa informasi yang sebelumnya tercatat dalam DTSEN mengenai Timbul memang belum mencerminkan kondisi riilnya saat ini, sebelum akhirnya data tersebut diperbarui kembali menjadi desil 3.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa akurasi DTSEN bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. "Peran aktif masyarakat dalam melakukan pemutakhiran secara mandiri merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama untuk memastikan DTSEN yang digunakan sebagai basis data pembangunan tetap valid dan akurat," ujar Amalia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (30/8/2026). Ia menekankan bahwa partisipasi aktif dari setiap warga sangat dibutuhkan agar data sosial ekonomi selalu relevan dan mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya.
Pemutakhiran data ini menjadi esensial guna memastikan program-program bantuan sosial dan berbagai kebijakan pembangunan dapat tepat sasaran. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu memperbarui informasi diri dan keluarga melalui kanal-kanal resmi yang telah disediakan BPS. Dengan demikian, kasus serupa Timbul, di mana data tidak sesuai dengan realitas, dapat diminimalisir, dan setiap individu dapat terwakili dengan benar dalam basis data nasional, demi terciptanya pemerataan dan keadilan sosial yang lebih baik.
