Chapnews – Ekonomi – Wacana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) pengelola batu bara kini menjadi sorotan tajam di kalangan pegiat industri dan pengamat energi. Skema baru ini, yang bertujuan untuk menjaga ketahanan energi nasional, justru dikhawatirkan berpotensi menambah kerumitan dalam tata kelola pasokan batu bara di Tanah Air. Terlebih, dengan keberadaan 799 izin usaha pertambangan (IUP) batu bara yang beragam, tantangan bagi BLU diprediksi akan sangat kompleks.
Singgih Widagdo, Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF), mengakui bahwa tujuan utama di balik inisiatif ini sangat mulia, yakni untuk mengoptimalkan dan menjamin ketersediaan batu bara serta gas bumi demi stabilitas energi nasional. "Namun," ujar Singgih pada Sabtu (29/8/2026), "jika BLU ini benar-benar diberlakukan, perlu ada kejelasan yang sangat rinci mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan energi kita."
Draf Peraturan Presiden (Perpres) yang beredar menunjukkan bahwa BLU akan memiliki kewenangan yang sangat luas. Mulai dari rekonsiliasi kebutuhan, perencanaan strategis, proses pengadaan, hingga distribusi batu bara, semuanya akan berada di bawah kendali BLU. Bahkan, BLU diberikan mandat untuk membeli langsung dari pemilik tambang serta menjalin kontrak jangka panjang. Namun, Singgih menekankan bahwa kewenangan sebesar ini harus diimbangi dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel.
"Bagaimana BLU akan menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh pelaku usaha, terutama dalam penentuan pemasok dan volume kontrak, masih menjadi pertanyaan besar," tegas Singgih. Ia khawatir, tanpa sistem yang jelas, BLU justru akan terbatas pada transaksi dengan perusahaan-perusahaan tertentu saja, mengesampingkan prinsip keadilan bagi pemain lain di industri.
Kompleksitas ini semakin diperparah oleh fakta bahwa Indonesia memiliki 799 Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara. Setiap IUP memiliki karakteristik yang unik, mulai dari kapasitas produksi, lokasi geografis tambang, hingga kualitas batu bara yang bervariasi – dari low rank hingga high rank. "Dengan kondisi lapangan yang sedemikian rupa, saya melihat BLU akan menghadapi tantangan yang luar biasa rumit jika harus berperan sebagai pembeli tunggal batu bara di pasar domestik dan kemudian menjualnya kembali untuk kebutuhan kelistrikan umum," papar Singgih.
Dengan demikian, niat baik di balik pembentukan BLU ini memerlukan kajian mendalam dan perumusan mekanisme yang sangat cermat agar tidak justru menciptakan masalah baru dalam ekosistem pertambangan batu bara nasional, seperti yang disoroti oleh para ahli di chapnews.id.
