Chapnews – Ekonomi – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang solid di atas 5% pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, pertumbuhan ini diklaim sebagai salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga dengan optimisme, menyoroti pencapaian ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. "Saya ingin menyampaikan hal yang terkait dengan capaian satu tahun pemerintahan, di mana dalam satu tahun pemerintahan yang dipimpin Pak Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tetap tumbuh solid dan pertumbuhannya di atas 5 persen, kuartal II di 5,12 persen. Dan ini adalah salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20," ujarnya.
Namun, klaim tersebut mendapatkan tanggapan kritis dari Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda. Huda memberikan sejumlah catatan yang mengindikasikan adanya potensi pelemahan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025.
Huda menyoroti pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2025 yang hanya mencapai 4,87 persen. Angka ini dinilai relatif rendah, terutama mengingat periode tersebut bertepatan dengan momentum Ramadan dan Lebaran yang biasanya mendorong konsumsi.
"Triwulan II 2025 meskipun diklaim tumbuh 5,12 persen, namun masih ada kejanggalan yang saya rasa membuat klaim tersebut tidak valid. Indikator lainnya menunjukkan kondisi ekonomi sedang tidak baik," ungkap Huda.
Lebih lanjut, Huda menyoroti kinerja industri manufaktur yang mengalami perlambatan. Purchasing Managers’ Index (PMI) industri manufaktur mencapai titik terendah pasca-COVID-19 pada April 2025, yaitu sebesar 46,7 poin. Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga lebih dari 30 persen per Juni 2025, serta penurunan produksi otomotif secara tahunan.
"Meskipun pemerintah mengklaim industri manufaktur tumbuh signifikan di triwulan II 2025, namun kondisi PHK tidak bisa berbohong," tegas Huda. Data-data ini memberikan gambaran yang berbeda, menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang diklaim oleh pemerintah.
