Chapnews – Ekonomi – Transformasi digital bukan lagi sekadar tren, melainkan sebuah keniscayaan yang mendefinisikan ulang lanskap tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pergeseran ini menuntut lebih dari sekadar pemindahan proses konvensional ke platform elektronik; ia mengarah pada pembangunan ekosistem pemerintahan yang terintegrasi, berdaya saing, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Wacana krusial ini menjadi sorotan utama dalam gelaran 11th Government Procurement Forum & Expo (GPFE) 2026, sebuah ajang strategis yang mempertemukan pemangku kepentingan kunci. Laporan ini disarikan dari pantauan chapnews.id.
Forum bergengsi yang dihelat di Jakarta ini menjadi platform vital bagi pemerintah selaku pengguna dan pelaku usaha sebagai penyedia untuk berdiskusi mendalam mengenai arah dan tantangan pengadaan di era percepatan digital. Salah satu poin sentral yang mengemuka adalah urgensi penerapan teknologi yang presisi, selaras dengan kebutuhan spesifik pengguna dan karakteristik unik dari setiap proses bisnis. Pendekatan ini krusial agar digitalisasi tidak hanya berhenti pada formalitas perubahan dari manual ke elektronik, melainkan benar-benar mampu melahirkan efektivitas, integrasi yang mulus, serta memberikan nilai tambah yang signifikan bagi birokrasi dan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Peruri turut aktif menyumbangkan perspektifnya terkait pemanfaatan teknologi digital guna menopang proses pemerintahan yang tidak hanya aman, tetapi juga terintegrasi secara holistik. Selain memamerkan beragam solusi dan layanan digital inovatif, Peruri menekankan betapa fundamentalnya pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna dan alur proses bisnis sebagai fondasi utama dalam merancang setiap solusi teknologi.
Fiandy Fathoni, Head of Marketing and Performance Insight Department Peruri, menegaskan bahwa "Transformasi digital pemerintahan haruslah berlandaskan pada kebutuhan yang terdefinisi jelas dan solusi yang benar-benar tepat guna." Ia menambahkan, "Teknologi juga diharapkan mampu menyajikan kemudahan yang pada akhirnya akan memperkuat tingkat kepercayaan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh pemerintah, sektor industri, dan seluruh lapisan masyarakat."
Pernyataan tersebut disampaikan pada Minggu (23/8/2026), menggarisbawahi visi pengadaan pemerintah yang melampaui sekadar digitalisasi, menuju sistem yang adaptif, efisien, dan berintegritas tinggi.
Oleh: Feby Novalius
Jurnalis chapnews.id – Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:05 WIB
