Chapnews – Nasional – Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abidin Fikri, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menyiapkan langkah mitigasi komprehensif bagi ribuan jemaah umrah yang kini tertahan di Arab Saudi. Situasi genting ini muncul menyusul memanasnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, yang menempatkan para jemaah dalam kondisi rentan.
Menurut Fikri, langkah paling mendesak adalah menyiapkan penampungan sementara yang layak bagi para jemaah di Arab Saudi. "Menyiapkan penampungan sementara bagi jemaah umrah yang tertahan di Timur Tengah adalah langkah yang tepat dan mendesak," ujarnya saat dihubungi pada Selasa (3/3).
Ia menyoroti bahwa meluasnya konflik di wilayah tersebut membuat para jemaah menghadapi kerentanan ganda, baik dari segi keamanan pribadi maupun stabilitas finansial mereka. Meskipun demikian, Fikri menekankan bahwa pemerintah tidak perlu bersikap reaktif, melainkan harus proaktif. Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri merupakan kewajiban konstitusional negara, terlebih dalam situasi konflik bersenjata seperti saat ini.
Oleh karena itu, skema mitigasi yang jelas dan terstruktur sangat dibutuhkan. Fikri secara khusus menyoroti kebutuhan bagi jemaah lansia dan mereka yang memiliki keterbatasan finansial. "Tanpa skema mitigasi yang jelas, jemaah, terutama lansia dan yang memiliki keterbatasan dana, berisiko tinggi menghadapi ketidakpastian mulai dari akomodasi, logistik, hingga jadwal kepulangan," tambahnya.
Data terbaru dari Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) mencatat, sebanyak 58.873 jemaah umrah asal Indonesia masih berada di Arab Saudi.
Menanggapi situasi ini, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, Puji Raharjo, menegaskan bahwa puluhan ribu jemaah tersebut tetap berada dalam pantauan ketat pemerintah. Raharjo juga mengimbau agar para jemaah di Tanah Suci beserta keluarga mereka di Indonesia untuk tetap tenang dan tidak panik.
"Kami mengimbau kepada seluruh jemaah umrah agar tidak panik. Tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini," ujar Puji Raharjo dalam keterangan tertulis Biro Humas Kementerian Haji dan Umrah RI di Jakarta, Sabtu (28/2) malam. Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan seluruh jemaah di tengah kondisi yang tidak menentu ini.
