Chapnews – Nasional – Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara resmi menanggapi ultimatum yang dilayangkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah. Ultimatum tersebut memberikan tenggat waktu 18 hari kepada pemerintah untuk mengatasi krisis pelemahan nilai tukar rupiah, jika tidak, ancaman "Reformasi Jilid II" akan digulirkan.
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah menerima aspirasi tersebut sebagai masukan berharga. Ia menambahkan, kabinet saat ini sedang berupaya keras dan berkesinambungan untuk menanggulangi berbagai tantangan ekonomi yang tengah dihadapi bangsa.
Mensesneg menekankan bahwa kondisi perekonomian nasional dipengaruhi oleh beragam faktor kompleks, baik internal maupun eksternal. "Beberapa hari ini, publik dapat menyaksikan bahwa kami betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita," ujar Prasetyo kepada awak media pada Senin (8/6).
Ia menyatakan optimisme bahwa langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah, didukung oleh koordinasi yang erat dan intens antarlembaga, serta kebijakan yang saling menguatkan, akan mampu memperbaiki situasi. "Dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini," tambahnya.
Namun, Prasetyo juga memberikan catatan realistis terkait tenggat waktu yang diberikan mahasiswa. "Mohon maaf, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan," jelasnya. Kendati demikian, ia memahami esensi dari tuntutan mahasiswa. "Yakinlah bahwa yang dimaksud juga oleh adik-adik ini adalah semangatnya. Semangatnya untuk kita semua bagaimana untuk memang bekerja keras, terutama di sektor ekonomi," pungkasnya, mengapresiasi dorongan dari kalangan mahasiswa.
Sebelumnya, seperti dilaporkan oleh chapnews.id, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Jawa Tengah telah melancarkan aksi demonstrasi di hadapan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Dalam aksi tersebut, mereka secara tegas mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna mengatasi terus merosotnya nilai tukar rupiah. Ultimatum 18 hari tersebut merupakan batas waktu yang diberikan agar pemerintah menunjukkan hasil nyata dalam penguatan rupiah, dengan ancaman akan digelarnya "Reformasi Jilid II" jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.
