Chapnews – Nasional – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) secara resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi selama 14 hari, berlaku efektif mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Keputusan penting ini diambil untuk memastikan respons cepat dan terkoordinasi terhadap dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 yang baru saja melanda wilayah tersebut.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, dalam pernyataannya di Kupang pada Minggu (16/8), menegaskan urgensi penetapan status darurat ini. "Langkah ini krusial untuk mempercepat penanganan dampak bencana, sekaligus mempermudah akses, koordinasi, dan komunikasi antarpihak dalam mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia," jelas Gubernur Melki kepada awak media.
Penetapan status tersebut secara hukum dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 305/KEP/HK/2026 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang ditandatangani di Kupang pada 15 Agustus 2026.
Peristiwa gempa bumi magnitudo 7 mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026. Data menunjukkan pusat gempa berada sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer. Bencana alam ini telah menimbulkan konsekuensi serius, termasuk korban jiwa, korban luka-luka, kerusakan signifikan pada permukiman masyarakat, infrastruktur vital, serta mengganggu kehidupan dan aktivitas warga di sejumlah daerah.
Melki lebih lanjut menjelaskan, dengan diberlakukannya status tanggap darurat ini, Pemprov NTT akan menggalang kekuatan bersama pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, TNI-Polri, lembaga terkait, dunia usaha, dan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat langkah penanganan secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi di lapangan. "Keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat ini," tegasnya.
Seluruh sumber daya yang ada akan difokuskan untuk mendukung berbagai upaya, mulai dari pencarian dan evakuasi korban, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penyediaan tempat pengungsian yang layak, pemulihan akses transportasi dan infrastruktur, hingga penanganan berbagai dampak lain yang ditimbulkan oleh bencana.
Dari sisi pembiayaan, Pemprov NTT memastikan dukungan penuh. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya status tanggap darurat ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT, serta dapat didukung oleh sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
Pemprov NTT juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, menunjukkan solidaritas dengan saling membantu, serta selalu mengikuti informasi dan arahan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, BPBD, BMKG, TNI-Polri, dan Basarnas selama masa tanggap darurat berlangsung. (antara/wis)
