Chapnews – Nasional – Jakarta – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra telah menorehkan capaian gemilang dalam upaya pemulihan pascabencana. Ribuan fasilitas kesehatan (faskes) yang sempat lumpuh akibat bencana alam akhir tahun lalu kini telah kembali beroperasi penuh, memastikan layanan kesehatan masyarakat tidak terganggu. Dari total 3.476 faskes yang terdampak, hanya menyisakan 21 Puskesmas Pembantu (Pustu) yang masih dalam tahap akhir pembersihan dan renovasi.
Kecepatan luar biasa dalam pemulihan ini mendapat apresiasi langsung dari Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian. Saat peresmian penyaluran bantuan ambulans dan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Kamis (12/3), Tito secara khusus menyoroti kinerja Kemenkes. "Saya melihat fasilitas kesehatan, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), menunjukkan pemulihan tercepat dibandingkan sektor lain. Bapak Menteri Kesehatan bahkan turun langsung ke lapangan, mengirim banyak relawan hingga ke daerah pegunungan," ujar Tito, memuji dedikasi Kemenkes.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa prioritas utama Kemenkes sejak awal adalah memastikan seluruh faskes dapat segera beroperasi kembali. Tujuannya jelas, agar warga di wilayah terdampak dapat segera mengakses layanan kesehatan esensial. Kemenkes juga mengerahkan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) secara bergelombang ke lokasi bencana untuk mempercepat proses pemulihan dan pelayanan. "Dalam waktu dua minggu, sebagian besar rumah sakit sudah kembali beroperasi. Untuk puskesmas, hampir seluruhnya berfungsi kembali dalam waktu empat minggu. Ini berarti, dalam sekitar satu bulan, layanan kesehatan dasar pada dasarnya sudah berjalan normal," terang Budi, menggambarkan efektivitas respons timnya.
Tidak hanya fokus pada infrastruktur, Satgas PRR juga memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan para tenaga kesehatan (nakes) yang rumahnya rusak akibat banjir di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Data menunjukkan lebih dari 3.000 nakes terdampak, dan kabar baiknya, sekitar 1.000 di antaranya telah mendapatkan persetujuan pencairan dana perbaikan rumah dari pemerintah. Budi menggarisbawahi urgensi dukungan ini, "Bagaimana mereka, para dokter, perawat, maupun bidan, bisa bekerja optimal melayani masyarakat jika mereka sendiri masih harus memikirkan rumahnya yang rusak?"
Bantuan perbaikan rumah disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan nominal bervariasi: Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rumah rusak berat atau hilang, lengkap dengan opsi pembangunan kembali oleh Kementerian Perumahan. Selain itu, Kementerian Sosial (Kemensos) juga turut memberikan bantuan perorangan yang komprehensif. Bantuan tersebut mencakup uang lauk-pauk sebesar Rp15 ribu per orang per hari selama tiga bulan, bantuan perabotan senilai Rp3 juta, dan bantuan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta. Langkah-langkah terpadu ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pemulihan pascabencana berjalan menyeluruh, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusianya.
