Chapnews – Nasional – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak agar Harun Masiku segera ditangkap terkait kasus suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Desakan ini mencuat setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, divonis 3,5 tahun penjara. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menilai vonis tersebut sebagai bentuk politisasi hukum. Menurutnya, tidak ada bukti kuat yang mengaitkan Hasto secara langsung dengan aliran uang suap tersebut, dan hakim hanya mengandalkan bukti-bukti berupa chat WhatsApp.
"Jika ingin adil, tangkaplah Harun Masiku. Jangan Hasto yang dikorbankan. Ini jelas politisasi hukum," tegas Djarot dalam talkshow di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (27/7). Ia bahkan menyebut persidangan Hasto sebagai "forum pengadilan politik", menuding adanya upaya kriminalisasi terhadap pihak yang berbeda pandangan dengan penguasa. Djarot juga mengutip pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menekankan Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan.
Ronny Talapessy, penasihat hukum Hasto sekaligus Ketua DPP PDIP, menyatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk membela Hasto. Meskipun menghormati putusan pengadilan, Ronny menegaskan PDIP akan mempersiapkan langkah hukum selanjutnya. "Kami meminta agar hukum tidak menjadi alat politik," ujarnya. Ia menambahkan, langkah hukum selanjutnya akan diputuskan setelah mempelajari putusan pengadilan secara lengkap.
Hasto sendiri tetap berstatus Sekretaris Jenderal PDIP. Vonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan penjara dijatuhkan setelah majelis hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Hasto terbukti bersalah dalam kasus suap terkait pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024. PDIP kini fokus pada upaya hukum selanjutnya dan mendesak penegak hukum untuk bertindak adil dengan menangkap Harun Masiku.
