Chapnews.id – Ambisi besar Indonesia untuk mencapai kedaulatan energi melalui program biodiesel mulai memicu ketegangan di kancah internasional. Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, melontarkan pernyataan mengejutkan mengenai adanya resistensi dari kekuatan global terhadap langkah berani pemerintah Indonesia. Menurutnya, upaya negara ini untuk lepas dari jeratan impor energi telah membuat sejumlah pihak di luar negeri merasa terancam kepentingannya.
Dalam sebuah kesempatan wawancara eksklusif yang dilansir dari chapnews.id, Hashim menegaskan bahwa kemandirian energi bukan sekadar isu teknis, melainkan isu geopolitik yang sensitif. Ia menyoroti rencana implementasi program biodiesel mulai dari B50 hingga target ambisius B100. Program ini dirancang untuk menekan ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil impor secara drastis.
"Pasti ada pihak-pihak luar negeri yang tidak suka, pasti," tegas Hashim dengan nada serius. Ia menjelaskan bahwa ketika Indonesia mulai memproduksi energi secara mandiri, pasar bagi para eksportir energi global akan menyusut secara signifikan. Selama ini, negara-negara eksportir meraup keuntungan hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya dari penjualan energi ke Indonesia. Jika program B50 hingga B100 ini berjalan sukses, maka potensi pasar senilai Rp500 hingga Rp600 triliun per tahun tersebut akan hilang dari tangan mereka.
Lebih lanjut, Hashim memaparkan bahwa ketergantungan pada energi impor telah membuat ekonomi nasional sangat rentan terhadap gejolak geopolitik dunia. Konflik yang terjadi di berbagai belahan bumi, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga ketegangan di Teluk Persia antara Amerika, Israel, dan Iran, selalu memberikan dampak negatif langsung bagi Indonesia. Ketidakstabilan di wilayah konflik tersebut kerap memicu lonjakan harga energi yang mencekik anggaran negara.
Selain faktor keamanan, beban ekonomi akibat impor energi juga menjadi alasan utama urgensi swasembada ini. Hashim menyebutkan bahwa pengeluaran untuk impor energi mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sekitar Rp200 hingga Rp300 triliun yang seharusnya bisa dihemat. Penggunaan dolar AS dalam jumlah besar untuk membayar impor energi juga memberikan tekanan berat pada stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan mengurangi impor, Indonesia secara otomatis dapat memperkuat cadangan valuta asing dan menstabilkan mata uang nasional.
Menariknya, program swasembada energi ini tidak hanya bicara soal bahan bakar, tetapi juga soal kesejahteraan sosial. Sektor biodiesel yang berbasis pada komoditas pertanian diprediksi akan menjadi mesin pencetak lapangan kerja baru yang masif. Hashim menekankan bahwa sektor ini bersifat padat karya dan sulit digantikan oleh otomatisasi atau robotika. Hal ini membuka peluang besar bagi terciptanya green jobs atau lapangan kerja ramah lingkungan yang akan menjadi tulang punggung ekonomi masa depan Indonesia.
