Chapnews – Ekonomi – Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menyoroti refleksi kemerdekaan Indonesia dari perspektif ekonomi. Menurutnya, tujuan fundamental bangsa ini, seperti termaktub dalam konstitusi, adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan rakyat. Visi ini selaras dengan tema peringatan Kemerdekaan RI ke-81, "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur," yang mengusung filosofi kolektivitas, sinergi, dan pertumbuhan.
Meskipun telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mencapai kesejahteraan umum, Prof. Didik menegaskan bahwa keadilan dan kesetaraan ekonomi di Indonesia masih jauh dari harapan, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ia mengingatkan kembali masa kelam tahun 1998, ketika perekonomian Indonesia terpuruk dengan pendapatan per kapita hanya sekitar 455 dolar AS.
Namun, berkat transisi kepemimpinan yang dipelopori oleh B.J. Habibie, stabilitas ekonomi dan politik mulai pulih secara bertahap. Nilai tukar rupiah berhasil distabilkan dari Rp16.400 menjadi Rp6.500 per dolar AS. Fondasi penting seperti Undang-Undang Bank Indonesia yang independen dan Undang-Undang Anti Monopoli juga dibentuk, diiringi pembukaan keran demokrasi, kebebasan pers, dan pembebasan tahanan politik. Kontribusi kepemimpinan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri selanjutnya turut memperkuat pijakan ekonomi, mengantarkan Indonesia menjadi anggota G-20 dengan pendapatan per kapita mencapai 5.000 dolar AS.
Di balik pencapaian tersebut, Prof. Didik menyoroti ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara-negara lain yang memulai pembangunan ekonomi bersamaan dalam empat hingga lima dekade terakhir. Sebagai contoh, pada era 1960-an, pendapatan per kapita Indonesia dan Korea Selatan tidak jauh berbeda. Namun, setelah 50 tahun, pendapatan Korea Selatan kini mencapai 36.000 dolar AS per kapita, tujuh kali lipat lebih tinggi dari Indonesia yang masih berkisar 5.000 dolar AS per kapita.
Lebih lanjut, Prof. Didik mengungkapkan kekhawatiran atas tren penurunan kelas menengah yang terjadi dalam lima tahun terakhir, padahal kelompok ini merupakan tulang punggung perekonomian. Studi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan bahwa sebanyak 8,5 juta orang telah "keluar" dari kategori kelas menengah, yang mengindikasikan penurunan taraf hidup dan potensi peningkatan kemiskinan.
Prof. Didik mengkritik bahwa masa kepemimpinan saat ini lebih banyak diwarnai "akrobat politik" ketimbang fokus pada pembangunan strategi dan kebijakan ekonomi yang fundamental. Data LPEM UI menguatkan argumen ini, mencatat bahwa pada tahun 2018, jumlah kelas menengah mencapai sekitar 60 juta orang (sekitar 23% dari populasi), namun angka tersebut menyusut drastis menjadi sekitar 52 juta orang (18,8% populasi) pada tahun 2023. "Ini adalah pertanda jelas bahwa kesejahteraan golongan menengah dan bawah masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan di negeri ini," pungkas Prof. Didik, seperti dikutip dari chapnews.id.
