Chapnews – Nasional – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan sejumlah ulama, pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam, dan pengasuh pondok pesantren di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (5/3) malam. Dalam dua sesi pertemuan yang intensif tersebut, Prabowo menguraikan pandangannya mengenai dinamika geopolitik global, khususnya peningkatan konflik di Timur Tengah, serta menjelaskan keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Sejumlah tokoh terkemuka hadir dalam pertemuan ini, termasuk Rais Aam PBNU KH. Miftachul Achyar, Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar, hingga pengasuh Ponpes Al-Bahjah Buya Yahya, Mamah Dedeh, dan Sekretaris Majelis Syuro Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Muhammad Hanif Alatas.
BoP: Ikhtiar Diplomasi yang Siap Dievaluasi
Fokus utama pembahasan adalah keanggotaan Indonesia dalam BoP. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, yang turut mendampingi Presiden, mengungkapkan bahwa pemerintah sangat menghargai berbagai masukan dan kritik terkait usulan agar Indonesia menangguhkan atau bahkan keluar dari BoP.
"Pemerintah tidak antikritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan," ujar Nusron, seraya menambahkan bahwa Presiden Prabowo merasa berkewajiban memberikan penjelasan utuh mengenai posisi Indonesia. Menurut Prabowo, BoP masih menjadi platform krusial untuk mengupayakan perdamaian, khususnya di Timur Tengah. Ia menegaskan bahwa tidaklah tepat untuk menghentikan keanggotaan sebelum upaya diplomasi melalui forum tersebut dicoba secara maksimal.
Nusron menjelaskan, Indonesia memandang BoP sebagai bagian dari ikhtiar diplomasi untuk mendorong terciptanya perdamaian. "Bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu," tegasnya. Prabowo bahkan mempertanyakan alternatif forum lain jika Indonesia memutuskan keluar dari BoP, mengingat saat ini BoP dianggap sebagai satu-satunya wadah yang tersedia untuk membahas upaya perdamaian di Palestina dan Gaza. Indonesia, bersama delapan negara lain, telah sepakat menggunakan forum ini sebagai ruang dialog.
Komitmen Tegas: Mundur Jika Tak Bermanfaat bagi Palestina
Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis mengungkapkan janji tegas Presiden Prabowo terkait BoP. Prabowo berjanji akan keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian tersebut jika dinilai tidak lagi sejalan dengan misi perdamaian di Palestina. "Janjinya kalau memang saya tidak bermanfaat di BoP, saya akan mundur," kata Cholil di Istana Kepresidenan Jakarta.
Cholil menambahkan, Prabowo meyakinkan bahwa segala langkahnya semata-mata demi memperjuangkan kemerdekaan Palestina, sebuah posisi yang menurutnya tidak akan berubah. "Kalau tidak untuk kepentingan Palestina, maka dia akan [membawa Indonesia] mundur," ucapnya. Janji evaluasi ini sebelumnya juga pernah disampaikan Prabowo kepada para ulama sebelum terjadinya eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran.
Strategi "Berjuang dari Dalam" dan Konsultasi Regional
Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy, usai pertemuan, menyampaikan bahwa Prabowo menegaskan keterlibatannya di BoP bukanlah keputusan mendadak, melainkan melalui proses panjang dan telah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara di kawasan Teluk. "Beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BoP itu tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah terutama wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung," jelas Muhadjir.
Prabowo menyebut keterlibatannya di BoP sebagai "strategy from within" atau berjuang dari dalam. Strategi ini dipilih sebagai bentuk perjuangan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dan pengakuan kemerdekaan Palestina melalui forum BoP. Gus Yahya menambahkan, Prabowo menjanjikan BoP akan menjadi wahana untuk mendorong deeskalasi dan perdamaian di Timur Tengah, bahkan Indonesia bisa mengusulkan penundaan agenda BoP sampai ada pembicaraan deeskalasi antara AS-Israel dengan Iran.
Langkah Diplomatik Menuju Teheran
Dalam perkembangan yang mengejutkan, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan rencana Presiden Prabowo untuk segera terbang ke Teheran, Iran, bersama pimpinan negara Pakistan. Kunjungan ini bertujuan untuk mencegah meningkatnya konflik di Timur Tengah.
Jimly menjelaskan, rencana ini bukan untuk memediasi Israel dengan Iran, melainkan sebagai upaya Indonesia mengambil peran lebih besar dalam geopolitik dunia untuk menurunkan eskalasi dan mencegah serangan lebih lanjut. "Jangan dianggap negatif dulu ya dia bukannya mendamaikan orang yang baru dibunuh bukan begitu tapi untuk menurunkan eskalasi dan mencegah apa serangan lagi dari Israel," ujarnya.
Ajak Ulama "Satu Barisan" Hadapi Gejolak Nasional dan Global
Selain isu geopolitik, Prabowo juga memaparkan kondisi ekonomi dan sosial dalam negeri. Ia menjelaskan kebijakan perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat, termasuk kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang sempat menuai kritik. Prabowo menegaskan keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya saing produk Indonesia di pasar AS dan menghindari potensi tarif tinggi terhadap ekspor Indonesia.
Dari pertemuan tersebut, Nusron mengklaim para ulama dan pimpinan ormas Islam sepakat untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah dan mendukung upaya Presiden dalam menjaga stabilitas nasional serta mendorong perdamaian global. "Kemudian mengambil satu kesimpulan, berharap kepada pimpinan ormas, tokoh-tokoh Islam ini bersama dengan Bapak Presiden dalam satu barisan," pungkas Nusron, sembari menambahkan bahwa Presiden tengah mengupayakan jalur komunikasi dengan Iran untuk meredakan ketegangan di kawasan.
