Chapnews – Nasional – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto melontarkan peringatan keras terkait sayembara penangkapan begal yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM). Bima Arya menggarisbawahi urgensi bagi setiap kepala daerah untuk senantiasa berpegang teguh pada koridor hukum yang berlaku, bahkan saat berinovasi dalam mengatasi permasalahan di masyarakat.
"Saya kira teman-teman kepala daerah harus memastikan bahwa semua berjalan dalam koridor hukum," tegas Bima Arya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/7), seperti dikutip dari chapnews.id.
Menurut Bima Arya, sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum adalah kunci utama. Ia menyarankan agar upaya menekan angka kejahatan jalanan, seperti begal, lebih difokuskan pada penguatan patroli oleh kepolisian. Kehadiran aparat di lapangan melalui patroli rutin, kata Bima, akan memberikan kesan bahwa pemerintah daerah hadir langsung dan responsif terhadap isu keamanan.
"Jadi jangan langsung melompat, menurut saya, ke terobosan-terobosan lain," imbuhnya, menekankan pentingnya pendekatan yang terstruktur dan sesuai prosedur hukum.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mencetuskan gagasan kontroversial berupa sayembara berhadiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal, copet, jambret, atau kejahatan jalanan lainnya. KDM menyediakan hadiah uang tunai mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta. Ia menjelaskan, insentif ini bertujuan untuk memicu partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, bukan untuk mendorong aksi main hakim sendiri.
Dedi menegaskan bahwa hadiah hanya akan diberikan kepada warga yang memenuhi syarat ketat: pelaku harus diserahkan kepada pihak kepolisian dalam keadaan hidup dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum.
Ide ini mendapat sambutan positif dari Kapolda Jawa Barat, Irjen Pipit Rismano. Ia menilai sayembara tersebut sebagai motivasi efektif agar masyarakat turut serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban (kamtibmas) di wilayahnya.
Namun, ide tersebut tak luput dari gelombang kritik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menjadi salah satu penentang utama. Usman menyatakan bahwa sayembara semacam itu justru berpotensi melegitimasi tindakan main hakim sendiri di lapangan, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.
Menurut Usman, menjaga keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab pokok Gubernur dan Kapolda Jawa Barat. Ia menyarankan agar kedua pejabat tersebut lebih fokus pada penguatan tugas pokok mereka, seperti menambah jumlah patroli, memasang CCTV terintegrasi, memperbaiki penerangan jalan di area rawan begal, mempercepat respons laporan warga, serta mengusut tuntas jaringan penadah barang hasil kejahatan.
