Chapnews – Nasional – Organisasi relawan Projo merayakan ulang tahun ke-12 mereka dengan sederhana di kantor pusatnya di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (23/8). Acara ini diwarnai oleh ketidakhadiran Presiden Joko Widodo, sosok yang selama ini menjadi ikon utama Projo. Di tengah absennya Jokowi, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, justru menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus melontarkan peringatan keras terkait pemberantasan korupsi di lingkaran kekuasaan.
Budi Arie mengungkapkan bahwa undangan telah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Namun, menurutnya, Jokowi memiliki agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. "Pak Jokowi ada jadwal setelah menjadi saksi di pernikahan sespri Pak Prabowo, mungkin ada janji, ada jadwal," jelas Budi Arie di lokasi. Ia menambahkan, ada "jadwal khusus" yang tidak dapat diungkapkan. Padahal, pada hari yang sama, Presiden Jokowi diketahui berada di Jakarta setelah menghadiri pernikahan Sekretaris Pribadi Presiden terpilih Prabowo Subianto di JCC, Senayan.
Perayaan HUT ke-12 Projo berlangsung intim, hanya dihadiri oleh jajaran pengurus inti dan puluhan anggota relawan. Suasana kesederhanaan terasa kental, tanpa adanya spanduk atau baliho besar bergambar Jokowi, Prabowo, atau Gibran. Hanya siluet foto Jokowi yang terlihat pada logo Projo yang terpasang permanen di bagian depan kantor. Budi Arie menanggapi hal ini dengan santai, "Ada. Ini kan cuman logo aja. Ada, lihat tuh. Semuanya logonya ada kok."
Dalam pidatonya, Budi Arie, yang akrab disapa Muni, secara eksplisit menyatakan komitmen Projo untuk mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran. Lebih jauh, ia menyoroti isu pemberantasan korupsi dengan nada tegas. "Pemerintah tidak bisa mengklaim sebagai antikorupsi jika membiarkan praktik-praktik korupsi merajalela di sekitar elit-elit pemerintahan," ujar Budi Arie, menekankan pentingnya integritas dari dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri. Pernyataan ini menjadi sorotan utama, menggarisbawahi harapan Projo terhadap pemerintahan baru dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan transparan.
