Chapnews – Nasional – Jakarta – Pemandangan tak biasa menyelimuti sejumlah kantor kementerian di ibu kota pada hari perdana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat. Suasana lengang dan sepi mendominasi, seolah-olah gedung-gedung pemerintahan mendadak menjadi "kota hantu" yang ditinggalkan.
Menurut pantauan chapnews.id sejak pukul 08.00 WIB, Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, sudah menyajikan pemandangan yang kontras. Area parkir sepeda motor dan mobil terlihat kosong melompong, hanya menyisakan sedikit kendaraan. Di lobi utama, tidak ada lagi lalu lalang pegawai yang biasanya memadati area tersebut. Hanya beberapa petugas keamanan yang berjaga, mengawasi koridor yang senyap.
"Memang hari pertama WFH suasananya seperti ini, sangat berbeda dari hari kerja biasa," ujar seorang petugas keamanan yang enggan disebutkan namanya, mengamini kondisi sepi yang terjadi.
Tak hanya itu, fasilitas penunjang seperti kantin yang berada di kompleks kementerian tersebut juga terpantau tutup. Kursi-kursi di depan stan jualan terlihat dinaikkan ke atas meja, menandakan tidak adanya aktivitas jual beli.
Fenomena serupa juga terlihat di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berada dalam satu kompleks. Lobi kantor tidak menunjukkan aktivitas berarti, dan sejumlah kantin di sana juga memilih untuk tidak beroperasi. Lebih jauh, Kantor Kementerian Kebudayaan pun turut merasakan dampak kebijakan ini, dengan area parkir hingga lobi yang lengang dari keramaian pegawai.
Kebijakan WFH satu hari dalam seminggu, khususnya setiap hari Jumat, ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam rangka efisiensi energi nasional, terutama di tengah gejolak konflik global yang berpotensi memengaruhi pasokan dan harga energi. Selain itu, pemerintah juga mendorong pembatasan penggunaan mobil dinas dan menganjurkan para abdi negara untuk beralih menggunakan transportasi publik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya telah memperkirakan bahwa implementasi kebijakan WFH ini berpotensi membawa penghematan signifikan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM," jelas Airlangga dalam konferensi pers daring pada Selasa (31/3) lalu.
Dengan kondisi kantor yang sepi ini, diharapkan tujuan efisiensi energi dan penghematan anggaran dapat tercapai, sekaligus mendorong adaptasi gaya kerja yang lebih fleksibel di lingkungan pemerintahan.
