Chapnews.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengambil langkah strategis untuk memberikan napas lega bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tengah berjuang bangkit pasca-bencana gempa bumi. Melalui kebijakan terbaru, OJK menetapkan adanya perlakuan khusus terhadap seluruh fasilitas kredit dan pembiayaan bagi para debitur yang terdampak langsung oleh musibah tersebut.
Kebijakan ini dirancang bukan sekadar sebagai bantuan administratif, melainkan sebagai instrumen penting untuk meringankan beban ekonomi warga yang kehilangan mata pencaharian serta mempercepat proses pemulihan stabilitas ekonomi di wilayah terdampak. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gagal bayar massal yang dapat memperburuk kondisi finansial masyarakat di daerah tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat delapan kabupaten di Provinsi NTT yang masuk dalam daftar penerima manfaat kebijakan perlakuan khusus ini. Wilayah-wilayah tersebut mencakup Kabupaten Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, hingga Kabupaten Sikka. Seluruh warga di delapan kabupaten ini yang memiliki kewajiban kredit di lembaga jasa keuangan dapat memanfaatkan skema relaksasi ini.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan rasa empati yang mendalam atas musibah yang menimpa saudara-saudara di NTT. Menurutnya, kondisi pascabencana telah menciptakan tekanan finansial yang sangat berat bagi masyarakat, sehingga intervensi dari regulator menjadi sangat krusial.
"Melihat dampak yang begitu signifikan terhadap kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya, serta pengaruhnya terhadap ekosistem industri keuangan di daerah tersebut, OJK memutuskan untuk memberikan perlakuan khusus. Hal ini berlaku bagi kredit maupun pembiayaan kepada debitur yang terdampak gempa di delapan kabupaten di NTT," jelas Friderica dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Lebih lanjut, Friderica menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat menyeluruh. Tidak hanya terbatas pada sektor perbankan konvensional, tetapi juga mencakup perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, hingga layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan istilah pinjaman online (pinjol). Bahkan, aturan ini juga berlaku secara otomatis bagi sektor pergadaian.
Secara hukum, kebijakan ini memiliki landasan yang kuat, yakni mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022. Peraturan tersebut memang mengatur mengenai mekanisme perlakuan khusus bagi lembaga jasa keuangan yang beroperasi di daerah atau sektor tertentu yang sedang mengalami krisis akibat bencana alam.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat yang terdampak tidak lagi merasa terbebani oleh tagihan rutin di tengah upaya mereka membangun kembali kehidupan. OJK berharap sinergi antara lembaga keuangan dan masyarakat dapat menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih kuat di NTT pasca-bencana.
