Chapnews – Ekonomi – Pemerintah memutuskan untuk tak melanjutkan rencana pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor benang filamen sintetis tertentu dari China. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh, serta masukan dari berbagai pihak terkait, demikian disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso.
"Keputusan ini mempertimbangkan keterbatasan pasokan benang filamen sintetis di pasar domestik. Kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan industri pengguna di dalam negeri. Sebagian besar produsen benang filamen sintetis memproduksi untuk kebutuhan sendiri," jelas Mendag dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Sebelumnya, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menyelidiki dugaan praktik dumping produk tersebut sejak 12 September 2023, atas permohonan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) yang mewakili PT Asia Pacific Fibers Tbk. dan PT Indorama Synthetics Tbk. Produk yang diselidiki meliputi benang filamen sintetis tertentu dengan klasifikasi HS 5402.33.10; 5402.33.90; 5402.46.10; dan 5402.46.90 dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022, meliputi Partially Oriented Yarn (POY) dan Drawn Textured Yarn (DTY).
Pengamat kebijakan publik, Fernando Emas, menilai keputusan ini sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap industri TPT dalam negeri agar dapat berkembang. "Bayangkan jika BMAD diterapkan, banyak industri TPT yang akan bangkrut karena harga bahan baku naik, berujung pada penghentian produksi dan PHK massal," tegasnya.
Namun, APSyFI tetap bersikukuh meminta penerapan BMAD. Fernando menilai, suara APSyFI hanya mewakili sebagian kecil perusahaan, tidak merepresentasikan keseluruhan industri TPT nasional yang padat karya dan mempekerjakan banyak orang. Ia menambahkan, pernyataan Mendag soal keterbatasan pasokan benang filamen sintetis dan kapasitas produksi dalam negeri yang belum mencukupi kebutuhan domestik, perlu menjadi pertimbangan utama.
