Chapnews – Nasional – Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, secara lugas menegaskan bahwa kedaulatan wilayah udara Indonesia adalah mutlak, sehingga pesawat militer asing dilarang keras melintas tanpa izin resmi. Pernyataan tegas ini muncul di tengah polemik mengenai wacana "blanket overflight" atau akses lintas udara penuh bagi militer Amerika Serikat (AS) yang sempat mengemuka.
"Ini sudah menjadi hukum internasional, tidak boleh lah," ujar Dudung saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa lalu. Ia menggarisbawahi bahwa prinsip ini merupakan landasan hukum internasional yang mengatur kedaulatan ruang udara setiap negara. Dengan demikian, segala aktivitas militer asing di atas wilayah Indonesia wajib mengikuti prosedur dan perizinan yang berlaku.
Dudung menjelaskan bahwa kehadirannya di Istana adalah atas panggilan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai penasihat, ia diminta untuk memberikan masukan terkait berbagai isu strategis, termasuk yang berkaitan dengan pertahanan nasional dan dinamika geopolitik global. "Saya kan penasihat presiden, tentunya mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran masukan dari kita," imbuhnya.
Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Dudung juga dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Menurut Teddy, Presiden Prabowo menerima laporan terkini mengenai kondisi di bidang pertahanan dan keamanan, serta perkembangan geopolitik yang terus bergerak. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memberikan arahan strategis untuk langkah-langkah ke depan dalam menjaga, memperkuat, dan meningkatkan sistem pertahanan nasional demi keamanan bangsa.
Isu "blanket overflight" ini sendiri sebelumnya telah dibantah oleh sejumlah pihak berwenang. Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, memastikan bahwa tidak ada perjanjian yang memberikan akses penuh ruang udara Indonesia kepada militer AS. "Saya coba WhatsApp beliau (Menhan) mungkin dalam perjalanan pesawat, tetapi begitu mendarat beliau jelaskan tidak ada itu," terang Utut.
Senada dengan DPR, Kementerian Luar Negeri melalui juru bicaranya, Yvonne Mewengkang, juga menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kebijakan yang memberikan akses bebas bagi pesawat militer asing di wilayah udara Indonesia.
Mengenai kerja sama pertahanan dengan AS, Dudung mengakui bahwa hubungan tersebut telah terjalin lama dan kemungkinan akan terus berlanjut. Namun, ia menekankan bahwa keputusan terkait hal-hal yang bersifat strategis dan prinsipil tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara. "Hal-hal yang prinsip, saya rasa beliau nanti lebih tahu lah. Saya juga nanti akan bertanya kepada beliau," pungkasnya.
