Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, secara langsung berpartisipasi dalam proses Sensus Ekonomi yang digalakkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Keikutsertaannya ini menjadi momentum bagi Muzani untuk menegaskan betapa krusialnya ketersediaan data ekonomi yang presisi sebagai landasan utama bagi pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan nasional di masa mendatang.
Dalam kunjungan khusus pada Jumat (28/8/2026) malam, petugas BPS mendatangi kediaman dinas Ketua MPR RI yang berlokasi di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Kunjungan ini tidak hanya sekadar formalitas, melainkan didampingi langsung oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, untuk memutakhirkan profil aktivitas ekonomi keluarga Muzani.
Muzani mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran proses pendataan tersebut. "Saya sebagai warga negara hari ini menerima petugas Sensus Ekonomi dari BPS yang datang dihantar langsung oleh Ibu Kepala BPS," ujar Muzani dari kediaman dinasnya. Ia melanjutkan, "Kami ditanya tentang jumlah keluarga serta jenis-jenis usaha yang ditangani oleh keluarga maupun anggota keluarga kami, dan alhamdulillah seluruh proses telah kami jalani dengan baik."
Lebih lanjut, Muzani menekankan bahwa seluruh informasi terkait kegiatan usaha keluarganya telah disampaikan secara transparan dan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Ia menggarisbawahi pentingnya keterbukaan informasi dari para responden. Menurutnya, hal ini esensial agar potret kegiatan ekonomi rumah tangga hingga dinamika dunia usaha dapat terrekam secara utuh dan terukur, memberikan gambaran riil yang komprehensif.
Pendataan menyeluruh terhadap geliat usaha masyarakat ini dipandang sebagai instrumen vital bagi negara untuk memahami denyut nadi perekonomian di lapangan. Akurasi data statistik, imbuhnya, menjadi rujukan mutlak agar setiap program intervensi pembangunan dan pengambilan keputusan strategis tidak meleset dari sasaran yang diharapkan, serta mampu menjawab tantangan ekonomi secara efektif.
"Kami berharap ini menjadi cara negara untuk mengetahui aktivitas perekonomian penduduknya secara utuh," jelas Muzani. Ia menambahkan, "Dengan demikian, kebijakan yang akan diambil pada masa-masa yang akan datang adalah kebijakan yang benar-benar berdasar pada data dan angka yang benar," memastikan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
