Chapnews – Ekonomi – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan alasan fundamental di balik rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI): meminimalkan potensi konflik kepentingan. Langkah strategis ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan meningkatkan transparansi, demi mewujudkan pasar modal yang lebih berintegritas dan sesuai standar global. Demikian disampaikannya dalam konferensi pers terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Nota Keuangan 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Friderica menjelaskan, demutualisasi mengedepankan prinsip fundamental pemisahan tegas antara kepemilikan saham bursa dengan hak akses perdagangan efek. Pemisahan ini krusial untuk mendorong tata kelola yang lebih baik, meningkatkan profesionalisme, dan memastikan objektivitas dalam setiap pengambilan keputusan, sekaligus secara efektif mengurangi benturan kepentingan yang mungkin timbul.
Melalui kerangka hukum Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), demutualisasi membuka peluang bagi entitas seperti Bank Indonesia, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, hingga Kementerian Keuangan untuk turut serta menjadi pemegang saham BEI.
Meski demikian, OJK menjamin bahwa prinsip independensi bursa akan tetap menjadi prioritas utama yang dijaga ketat. Langkah ini vital agar BEI dapat lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar modal, baik di kancah regional maupun global. Friderica juga menekankan bahwa implementasi demutualisasi sama sekali tidak akan mengurangi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas dan regulator. OJK akan terus menjalankan fungsinya melalui berbagai instrumen peraturan yang akan diterbitkan.
