Chapnews – Nasional – PDI Perjuangan (PDIP) secara tegas mengeluarkan instruksi larangan keras bagi seluruh kadernya untuk tidak memanfaatkan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai ajang mencari keuntungan finansial atau material lainnya. Instruksi ini tertuang dalam surat Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan bernomor 940/IN/DPP/II/2026 yang diterbitkan pada 24 Februari 2026.
Dalam surat edaran tersebut, DPP PDIP memerintahkan seluruh elemen partai, baik dari jajaran struktural, legislatif, maupun eksekutif, untuk menjauhi segala bentuk upaya, baik langsung maupun tidak langsung, dalam mengambil keuntungan dari implementasi Program MBG. Penekanan utama adalah menjaga integritas dan menghindari penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap partai.
Lebih lanjut, kader partai juga diwajibkan untuk aktif mengawal pelaksanaan Program MBG di wilayah masing-masing. Pengawalan ini harus memastikan program berjalan sesuai koridor hukum, tepat sasaran, transparan, serta senantiasa mengedepankan keselamatan dan kepentingan masyarakat luas.
DPP PDIP tidak main-main. Setiap pelanggaran terhadap instruksi ini akan dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin partai dan akan berujung pada sanksi organisasi yang tegas, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan internal partai.
Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli, membenarkan adanya surat instruksi tersebut. Menurut Guntur, surat ini merupakan penegasan sikap partai yang selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan pribadi atau kelompok untuk terlibat dalam "bisnis" Program MBG.
Guntur menegaskan, "Dengan adanya larangan tersebut, sikap Partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut."
Ia menambahkan, instruksi ini juga berfungsi sebagai respons terhadap tudingan Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati, yang sebelumnya menyebut seluruh kader partai politik memiliki "dapur" MBG. Oleh karena itu, "partai melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan pada bisnis MBG," pungkas Guntur.
