Chapnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memperkuat penyidikan terkait kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam perkembangan terbaru, lembaga antirasuah tersebut telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, pada Kamis (15/10).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa kehadiran Nusron Wahid sangat dinantikan dalam proses hukum ini. Ia meminta agar sang menteri menunjukkan sikap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik guna memberikan keterangan yang diperlukan.
"Kami tentu berharap yang bersangkutan hadir terlebih dahulu. Terkait substansi pemeriksaan, materi, maupun keterangan apa saja yang dibutuhkan, semua itu akan diproses setelah yang bersangkutan hadir di hadapan penyidik," ujar Setyo saat memberikan keterangan di Yogyakarta, Rabu (14/10).
Nusron dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam perkara yang menyeret sejumlah pejabat dan pengusaha terkait pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk serta penerimaan ilegal lainnya. Sebelumnya, pemeriksaan Nusron sempat tertunda karena ia mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadiran pada jadwal sebelumnya, yakni Rabu (7/10), dengan alasan sedang menjalankan agenda internal kementerian.
Setyo Budiyanto mengingatkan kembali komitmen yang pernah disampaikan oleh Nusron Wahid pada pertengahan September lalu. Saat itu, Nusron menyatakan dukungannya terhadap penegakan hukum dan berjanji akan membantu KPK dalam menuntaskan perkara ini.
"Saya ingat betul pada 18 September lalu, beliau menyampaikan akan mendukung dan berkomitmen terhadap proses penegakan hukum oleh KPK. Pemeriksaan ini adalah kesempatan bagi yang bersangkutan untuk memperjelas posisi dan memberikan keterangan kepada penyidik," tambah Setyo.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kementerian belum memberikan konfirmasi resmi mengenai kehadiran menteri tersebut. KPK berharap jadwal yang telah disusun sejak minggu lalu dapat terlaksana sesuai rencana tanpa ada kendala komunikasi lebih lanjut.
Kasus ini telah berkembang menjadi skandal besar dengan penetapan delapan tersangka. Di antaranya adalah Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, serta sejumlah tokoh penting lainnya seperti mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, dan politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz. Selain itu, terdapat pejabat di lingkungan kementerian, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung, dan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri.
Penyidikan ini bermula dari Operasi Tangangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jabodetabek pada September lalu. Dalam operasi tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp106,3 miliar. Saat ini, para tersangka telah mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Melalui pemeriksaan saksi kunci ini, KPK berharap dapat mengungkap secara tuntas aliran dana dan keterlibatan pihak-pihak lain dalam praktik suap pengurusan lahan tersebut. Informasi lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan akan disampaikan setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan.
