Chapnews.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen kuat untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran gelap narkotika di wilayah ibu kota. Langkah strategis ini akan diambil melalui kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan jajaran Polda Metro Jaya guna menyisir kawasan-kawasan yang selama ini dianggap sebagai zona merah penyalahgunaan narkoba.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan kesiapannya untuk bersinergi dengan kepolisian dalam menata kembali lingkungan yang rawan kriminalitas. Beberapa titik yang menjadi perhatian utama dalam rencana penataan ini antara lain kawasan Kampung Bali hingga Kampung Boncos, yang selama ini dikenal memiliki kerawanan tinggi terhadap aktivitas ilegal.
Komitmen ini mencuat setelah Pramono melakukan pertemuan intensif dengan Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Hartanto, di Balai Kota, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai isu krusial yang menjadi prioritas kepolisian, sejalan dengan arahan terbaru dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
"Inti dari pertemuan kami adalah bagaimana membangun sinergi antara polisi dan masyarakat. Selain itu, kami juga menekankan pentingnya kepedulian kepolisian terhadap isu sosial, termasuk bagaimana menciptakan peluang lapangan kerja bagi warga," ujar Pramono saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (14/10).
Pramono menjelaskan bahwa penanganan narkoba tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan hukum semata, melainkan juga melalui penataan kawasan secara menyeluruh. Salah satu rencana besar yang tengah dipersiapkan adalah program penataan area seluas 2,3 kilometer persegi di kawasan Tanah Abang. Menariknya, Pramono menjamin bahwa proses penataan ini akan dilakukan tanpa melalui tindakan penggusuran, melainkan dengan pendekatan yang lebih humanis dan terintegrasi.
Menurutnya, langkah penataan kawasan ini sangat selaras dengan visi kepemimpinan Kapolri yang baru, yang kemudian diterjemahkan secara teknis oleh Kapolda Metro Jaya di lapangan. Dengan adanya sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan kepolisian, diharapkan stabilitas keamanan di Jakarta dapat meningkat secara signifikan.
Selain isu narkoba, pertemuan tersebut juga membedah program inovatif bertajuk Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran. Melalui program ini, kepolisian akan berperan aktif membantu warga mendapatkan pelatihan keterampilan serta membuka akses terhadap kesempatan kerja. Hal ini dianggap sebagai langkah preventif agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam tindak kriminal akibat faktor ekonomi.
Agenda pembahasan lainnya mencakup penguatan sistem keamanan kota, mulai dari optimalisasi penggunaan CCTV di berbagai titik strategis, peningkatan edukasi keamanan di lingkungan sekolah, hingga penguatan sistem proteksi pada layanan transportasi umum. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kepemimpinan baru di Polda Metro Jaya untuk memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah demi menciptakan Jakarta yang lebih aman dan kondusif bagi seluruh warganya.
