Chapnews.id – Dinamika politik tanah air kembali memanas menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Putusan yang menyangkut pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024 ini memicu berbagai reaksi dari berbagai elemen politik, termasuk dari internal Partai Golkar.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, memberikan pandangan mengenai bagaimana langkah selanjutnya akan diambil setelah adanya ketetapan hukum dari MK tersebut. Menurutnya, meskipun MK telah memberikan putusan secara hukum, namun dampak dan tindak lanjut secara politis sepenuhnya berada di tangan para pemimpin partai politik.
"Keputusan politik lanjutan dari putusan MK ini tentu sangat tergantung pada kesepakatan dan konsensus para pimpinan partai-partai politik yang ada di DPR," ujar Doli saat memberikan keterangan kepada media, Rabu (7/10). Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa meskipun secara hukum perkara telah selesai, namun dalam peta kekuatan politik, para ketua umum partai memiliki peran krusial dalam menentukan arah kebijakan dan sikap koalisi ke depan.
Doli, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, memberikan apresiasi terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara ini. Ia menilai MK telah menunjukkan profesionalisme dengan mampu memisahkan secara tegas antara ranah hukum dan ranah politik. Baginya, putusan ini merupakan momentum penting bagi seluruh penyelenggara pemilu di Indonesia.
Lebih lanjut, Doli menekankan bahwa putusan ini harus menjadi bahan introspeksi mendalam bagi semua pihak. Ia mengingatkan bahwa setiap proses politik, terutama yang berkaitan dengan tata kelola negara, wajib berpijak pada kepatuhan terhadap konstitusi. Hal ini penting agar integritas demokrasi tetap terjaga di mata publik.
Sebagai langkah konkret di parlemen, Doli memastikan bahwa putusan MK ini akan dijadikan bahan diskusi serius dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Ia mendorong agar aturan mengenai syarat calon, mekanisme rekrutmen, hingga proses seleksi pemimpin nasional maupun daerah diatur secara lebih mendetail dan transparan guna menghindari celah hukum di masa mendatang.
Sebelumnya, MK secara resmi menolak gugatan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan MK tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka.
Gugatan tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, di antaranya Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, hingga Denny Indrayana. Meski dalam persidangan sempat muncul pembahasan mengenai bukti ijazah pendidikan luar negeri, MK tetap pada pendiriannya untuk menolak gugatan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersedia. Melansir laporan dari chapnews.id, kasus ini kini menjadi catatan sejarah penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
