Chapnews – Nasional – Dua menteri kunci, Muhammad Tito Karnavian dari Kementerian Dalam Negeri dan Maruarar Sirait dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), berkolaborasi menginisiasi perubahan signifikan dalam program perumahan rakyat. Mereka berencana merevisi definisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan menghapus hambatan domisili demi menyukseskan target 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.
Langkah strategis ini diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menghadiri acara Sosialisasi Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Lapangan Persima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pada Senin (15/6). Menurut Tito, penyesuaian ini bertujuan agar program perumahan dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas dan memenuhi kebutuhan dasar akan hunian layak.
Secara spesifik, revisi definisi MBR akan meningkatkan batas maksimal pendapatan bulanan. Jika sebelumnya batas penghasilan bagi masyarakat lajang ditetapkan maksimal Rp7 juta per bulan, kini akan dinaikkan menjadi Rp8,5 juta. Perubahan ini diharapkan membuka pintu bagi lebih banyak individu dan keluarga muda untuk mengakses fasilitas pembiayaan perumahan bersubsidi.
Selain itu, kendala domisili yang kerap menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah juga akan dihapuskan. Tito menegaskan bahwa akses program perumahan tidak lagi akan terikat pada KTP domisili, memberikan keleluasaan bagi warga untuk memilih lokasi hunian sesuai kebutuhan dan mobilitas mereka.
"Kami akan merevisi kembali aturan ini. Sebab, Pak Ara (Menteri PKP) memiliki visi untuk memperluas cakupan masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat menikmati program perumahan," jelas Tito, menegaskan sinergi antara kedua kementerian.
Mendagri Tito juga memaparkan berbagai upaya yang telah ia lakukan untuk mendukung program perumahan MBR. Ini termasuk koordinasi intensif dengan kepala daerah serta penerbitan kebijakan yang membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
Bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, Tito secara rutin melakukan peninjauan langsung ke lapangan, menyentuh langsung penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Kunjungan langsung ini, termasuk di wilayah padat penduduk seperti Tambora, Jakarta Barat, menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memastikan program berjalan efektif.
"Semua pihak bergerak langsung, dari pintu ke pintu, melihat kondisi riil di lapangan, menyentuh langsung rakyat. Ini bukan berdasarkan informasi semata, apalagi hanya di belakang meja," tegas Tito, menekankan pentingnya pendekatan langsung.
Tito menyoroti kondisi kawasan Tambora sebagai salah satu daerah terpadat di Indonesia, di mana banyak ditemukan perumahan yang kurang layak. Ia bahkan sempat menyaksikan sendiri sebuah rumah kecil yang dihuni oleh sepuluh orang. Pengalaman ini semakin memperkuat keyakinannya akan urgensi program perumahan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Kunjungan lapangan bersama Menteri PKP Maruarar Sirait bukan hanya terjadi di Jakarta. Sebelumnya, mereka juga telah menyambangi berbagai daerah seperti Bantul, Yogyakarta pada awal Juni, serta Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, hingga kawasan perbatasan di Sulawesi Utara.
"Program Bapak Presiden Prabowo, khususnya di sektor perumahan ini, benar-benar menyentuh karena didasari kepedulian terhadap rakyat kecil. Ini adalah upaya nyata, dan saya mendampingi Pak Ara (Menteri PKP) bukan hanya sekali ini saja," pungkas Tito, menggarisbawahi keberlanjutan dan keseriusan program ini.
