Chapnews – Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menolak permohonan Praperadilan dari Asrul Azis Taba, tersangka utama dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Asrul, yang dikenal sebagai Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, kini harus bersiap menghadapi babak persidangan pokok perkara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa keputusan ini menjadi penegasan atas legalitas langkah-langkah penyidikan yang telah dilakukan KPK. Menurutnya, seluruh upaya paksa, termasuk penggeledahan, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
"Bagi KPK, putusan Praperadilan ini adalah bagian penting dari mekanisme kontrol yudisial yang kami junjung tinggi. Sejak awal, KPK berkomitmen penuh untuk menjalankan setiap proses penegakan hukum secara profesional, didukung oleh alat bukti yang memadai, dan selalu menghormati hak-hak hukum setiap pihak," jelas Budi melalui keterangan tertulisnya, Senin (10/8).
Optimisme Menatap Sidang Pokok Perkara
Dengan ditolaknya Praperadilan ini, penanganan perkara korupsi haji yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah ini akan segera memasuki tahapan krusial. Sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan dijadwalkan pada Selasa, 11 Agustus, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menguraikan secara lengkap konstruksi perkara berdasarkan hasil penyidikan. Ini mencakup rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi dugaan tindak pidana, peran masing-masing pihak yang diduga terlibat, proses dan mekanisme terjadinya perbuatan, serta hubungan kausal antara perbuatan para terdakwa dengan kerugian keuangan negara.
Fakta-fakta dan alat bukti yang menjadi dasar dakwaan, termasuk dugaan aliran pemberian atau penerimaan sejumlah uang sebagaimana ditemukan dalam proses penyidikan, serta sangkaan Pasal yang didakwakan kepada masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan perbuatan yang diduga dilakukan, juga akan dipaparkan.
"Tentu saja, seluruh uraian tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan melalui pembuktian. Oleh karena itu, KPK sangat mengharapkan partisipasi masyarakat untuk terus mengawal dan mencermati perkembangan persidangan perkara ini," tambah Budi.
Praperadilan Kedua yang Ditolak
Sebelumnya, hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Sulistyo Muhamad Dwi Putro, pada Senin (10/8) secara tegas menolak permohonan Praperadilan Asrul Azis Taba. Permohonan ini secara spesifik mempersoalkan keabsahan upaya paksa penggeledahan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.
Hakim menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan KPK telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk adanya surat penetapan penggeledahan dari ketua pengadilan dan dituangkan dalam berita acara penggeledahan yang sah.
"Mengadili, dalam pokok perkara: menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya," putus hakim saat membacakan amar putusan perkara nomor: 121/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL di PN Jakarta Selatan.
Perlu dicatat, ini merupakan kali kedua Praperadilan yang diajukan oleh Asrul Azis Taba ditolak. Pada permohonan Praperadilan sebelumnya, yang mempersoalkan sah atau tidaknya penetapan tersangka, hakim I Ketut Darpawan juga telah menolaknya.
Tersangka Lain dan Kerugian Negara Fantastis
Dalam pusaran kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini, setidaknya empat individu telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain Asrul Azis Taba, nama-nama lain yang terlibat adalah mantan Menteri Agama RI periode 2019-2024, Yaqut Cholil Qoumas; Staf Khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz; dan Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham.
KPK menjerat para tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf (c) UU KUHP. Pasal-pasal ini berkaitan erat dengan kerugian keuangan negara.
Berdasarkan hasil perhitungan tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini diduga telah merugikan keuangan negara hingga mencapai angka fantastis Rp622 miliar. Publik diharapkan terus mengawal proses hukum ini hingga tuntas.
