Chapnews.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan langkah strategis untuk mengubah peta produksi komoditas nikel nasional. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan rencana besar untuk melakukan pemangkasan volume produksi nikel pada tahun 2027 mendatang. Langkah berani ini diambil sebagai upaya konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga nikel di pasar global yang tengah mengalami tekanan akibat melimpahnya pasokan.
Saat ini, Indonesia memegang peran krusial sebagai salah satu pemain utama sekaligus produsen nikel terbesar di dunia. Namun, dominasi ini membawa tantangan tersendiri. Aktivitas penambangan yang berlangsung secara masif dan tidak terkendali telah memicu kondisi kelebihan pasokan atau oversupply di pasar internasional. Fenomena ini secara langsung berdampak pada merosotnya nilai jual nikel di tingkat global.
Berdasarkan data terbaru, harga nikel saat ini diperdagangkan pada kisaran USD15.435 hingga USD15.500 per metrik ton. Angka ini menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Bahlil menjelaskan bahwa penurunan harga tersebut merupakan konsekuensi logis dari produksi dalam negeri yang terlalu tinggi atau "jor-joran".
"Harga nikel sekarang sudah berada di bawah angka USD16.000. Mengapa terjadi penurunan harga? Itu karena produksi kita terlalu masif," ujar Bahlil dalam forum Minerba Convex 2026, Senin (2/11/2026).
Lebih lanjut, Bahlil memaparkan bahwa Indonesia saat ini mengalami kelebihan produksi nikel hingga mencapai 800 ribu ton. Kondisi ini sangat kontras dengan proyeksi kebutuhan nikel global yang diperkirakan hanya sekitar 3,5 juta ton per tahun. Ketidakseimbangan antara jumlah produksi yang melimpah dengan permintaan pasar inilah yang menjadi penyebab utama anjloknya harga komoditas tersebut.
Menanggapi situasi ini, Bahlil memberikan peringatan keras kepada para pelaku industri dan pengusaha tambang agar lebih bijak dalam mengelola volume produksi. Ia menekankan pentingnya menahan diri agar tidak membanjiri pasar secara berlebihan. Jika harga nikel terus merosot, Indonesia berisiko kalah bersaing dengan negara lain yang mungkin akan menampung barang dengan harga murah untuk dijadikan cadangan strategis mereka.
Sebagai solusi konkret, Menteri ESDM menginstruksikan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) untuk memperketat proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi perusahaan-perusahaan tambang nikel. Melalui pengendalian RKAB, pemerintah berharap dapat menyeimbangkan antara volume produksi dengan kebutuhan industri nyata.
"Saya meminta Pak Dirjen untuk menjalankan strategi pengendalian supply and demand melalui RKAB, khususnya untuk komoditas nikel. Saya yang akan bertanggung jawab penuh atas keputusan ini demi kebaikan bangsa dan negara. Saya sadar pasti akan banyak protes, namun ini harus dilakukan," tegas Bahlil sebagaimana dikutip dari chapnews.id.
Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri nikel yang lebih sehat, di mana harga tetap kompetitif dan memberikan keuntungan maksimal, baik bagi negara produsen seperti Indonesia maupun bagi negara pengimpor di seluruh dunia.
