Chapnews – Nasional – Kabut asap tebal kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Indonesia, memicu kekhawatiran serius terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Investigasi terbaru menyoroti 19 perusahaan di Sumatra dan Kalimantan yang diduga kuat menjadi pemicu utama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berskala besar. Dampak langsungnya, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) melonjak drastis, mengancam ribuan jiwa, terutama anak-anak. Pemerintah berjanji akan menindak tegas para pelaku.
Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Irjen Rizal Irawan, mengungkapkan bahwa 19 entitas korporasi ini teridentifikasi bertanggung jawab atas terbakarnya area seluas sekitar 11.046,69 hektare. Mayoritas, yakni 12 perusahaan, beroperasi di Kalimantan, sementara tujuh sisanya berada di Sumatra. Rinciannya, tujuh perusahaan di Kalimantan Barat diduga membakar 2.260,08 hektare, tiga perusahaan di Kalimantan Selatan dengan luasan 6.595,15 hektare, dan dua perusahaan di Kalimantan Tengah dengan 99,40 hektare. Di sisi Sumatra, empat perusahaan di Sumatera Selatan menyebabkan 772,72 hektare terbakar, satu perusahaan di Lampung 202,73 hektare, dan satu di Riau 7,10 hektare.

Rizal Irawan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran karhutla akan ditempuh melalui tiga jalur utama: sanksi administratif, gugatan perdata lingkungan hidup, dan proses pidana. "Perkara pidana akan sepenuhnya ditangani oleh penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia, baik di tingkat Polda, Polres, maupun Mabes Polri," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom), Senin (31/8). Selain itu, Rizal juga menyoroti adanya 32 perkara karhutla yang belum tuntas dari periode 2023 hingga 2025, dengan potensi kerugian lingkungan yang fantastis, mencapai Rp5,30 triliun.
Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memberikan tanggapan terkait penyebaran asap karhutla hingga ke negara tetangga. Ia menganalogikan bahwa "asap tidak punya Kartu Tanda Penduduk (KTP)" sehingga dapat bergerak bebas melintasi batas wilayah. Raja Juli juga mengklaim bahwa titik api tidak hanya berasal dari wilayah kedaulatan Indonesia, melainkan juga terdeteksi di negara tetangga seperti Sarawak. "Kebakaran itu tidak terjadi di kita saja. Di Serawak itu juga terjadi kebakaran hutan, cuma arah angin kebetulan, arah anginnya kebetulan memang naik ke atas," jelas Raja Juli, Selasa (1/9). Fokus utama pemerintah saat ini, menurutnya, adalah memastikan keselamatan warga Indonesia dari dampak karhutla serta berupaya maksimal mencegah kabut asap lintas batas.
Di tengah upaya penegakan hukum dan penanggulangan, dampak kesehatan akibat asap karhutla semakin mengkhawatirkan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis data mengejutkan, mencatat 50.891 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sepanjang Juli hingga Agustus 2023. Angka ini terbagi menjadi 38.291 kasus pada kelompok usia di atas 5 tahun dan 12.600 kasus pada balita (0-5 tahun). Peningkatan signifikan kasus ISPA ini tidak hanya terkonsentrasi di provinsi dengan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) tinggi, tetapi juga meluas ke wilayah sekitarnya. Hingga saat ini, Kemenkes melaporkan bahwa tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota di Indonesia telah terdampak oleh fenomena asap karhutla ini.


