Chapnews – Ekonomi – PT Pertamina (Persero) menegaskan posisinya yang masih menanti instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait rencana krusial pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. Kebijakan ini, yang santer disebut-sebut akan menyasar kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi, bertujuan utama untuk memastikan penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran.
Muhammad Baron, Vice President Corporate Communication PT Pertamina, mengungkapkan bahwa hingga kini, pihaknya belum menerima arahan lanjutan yang konkret dari pemerintah mengenai implementasi kebijakan tersebut. "Kami masih terus menunggu arahan dari pemerintah terkait hal tersebut," ujar Baron saat ditemui awak media di Graha Pertamina, Rabu (26/8).
Kendati demikian, Baron menegaskan bahwa Pertamina tidak berdiam diri. Perusahaan pelat merah ini terus gencar mengkampanyekan pentingnya konsumsi energi secara bijak kepada seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini bukan sekadar imbauan, melainkan upaya strategis untuk mendorong penggunaan BBM yang sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan dan memastikan penyaluran energi yang merata.
"Jadi, kampanye ini sebenarnya untuk kepentingan bersama, baik bagi para konsumen, pemerintah, maupun Pertamina sendiri. Tujuannya agar para pengguna bisa mendapatkan energi yang tepat sesuai kebutuhan dan spesifikasi mesin, serta agar penyaluran bisa merata kepada seluruh masyarakat yang benar-benar membutuhkan," jelasnya.
Wacana pembatasan Pertalite ini bukanlah hal baru. Sebelumnya, pemerintah memang telah menggodok skema penyaluran BBM bersubsidi ini, dengan fokus utama menyasar masyarakat yang tergolong dalam desil 9 dan 10. Kelompok ini merepresentasikan 20 persen penduduk dengan tingkat kemampuan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada saat itu, Bahlil Lahadalia, secara tegas menyatakan bahwa pembahasan mengenai pembatasan Pertalite ini krusial untuk memperbaiki sistem penyaluran subsidi BBM. Menurutnya, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi sudah seharusnya tidak lagi menjadi penerima subsidi BBM dari pemerintah, guna menciptakan keadilan dan efisiensi anggaran negara. Hingga saat ini, publik masih menanti kepastian dari pemerintah terkait implementasi kebijakan penting ini.
