Terungkap! Ini Kunci Hemat APBN Triliunan Rupiah!

Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Penguatan aksesibilitas transportasi publik di seluruh daerah diidentifikasi sebagai strategi fundamental untuk mencapai efisiensi anggaran negara dan kesehatan fiskal. Pernyataan penting ini disampaikan oleh Djoko Setijowarno, seorang akademisi dari Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, pada Minggu (14/6/2026).

Djoko menggarisbawahi bahwa selama ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dihantui oleh volatilitas harga minyak dunia, terutama dalam upaya menopang kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi masyarakat. Fakta mencengangkan terungkap: 93 persen dari alokasi subsidi BBM tersebut justru dinikmati oleh kalangan mampu yang notabene adalah pemilik kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat.

"APBN kita terus dibayangi oleh teka-teki pembiayaan energi yang seolah tak berujung. Salah satu pos pengeluaran yang paling menguras energi fiskal kita adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), yang sayangnya, seringkali tidak tepat sasaran dan jauh dari tujuan keadilan sosial," ujar Djoko dalam keterangan tertulis yang diterima chapnews.id.

Sebagai gambaran nyata, realisasi subsidi BBM menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, angkanya sempat melonjak drastis hingga Rp 551,2 triliun. Kemudian, turun menjadi Rp 375 triliun pada tahun 2023, dan menyusut tajam ke angka Rp 113,3 triliun pada tahun 2024. Namun, tren ini kembali melonjak signifikan pada tahun 2025 menjadi Rp 394,3 triliun, sebelum akhirnya dipatok sebesar Rp 210,1 triliun untuk tahun 2026.

Melihat kondisi ini, Djoko menilai bahwa langkah strategis yang mendesak adalah percepatan Program Transportasi Umum di tingkat daerah. Implementasi program ini sangat penting, selaras dengan visi Presiden yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju keempat di dunia pada tahun 2045. Salah satu indikator utama kemajuan suatu negara adalah sistem transportasi publik yang terintegrasi dengan baik dan berdaya guna.

"Dengan waktu yang tersisa tinggal 19 tahun menuju 2045, kita perlu mengambil pelajaran berharga dari kesuksesan Transjakarta yang telah beroperasi selama 20 tahun. Oleh karena itu, program khusus untuk percepatan pembenahan transportasi umum di daerah harus segera diwujudkan sejak sekarang," tegasnya, menekankan urgensi tindakan.