Chapnews – Nasional – Laporan Bank Dunia yang menyebut 60% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan US$6,85 per hari menuai kontroversi. Doddy Ariefianto, pengamat ekonomi dan perbankan dari Binus University, menilai interpretasi laporan tersebut keliru. Menurutnya, angka tersebut tak mencerminkan kemiskinan absolut, melainkan mengacu pada standar konsumsi negara berpendapatan menengah atas, bukan sebagai ukuran kemiskinan di Indonesia.
Doddy lebih sepakat menggunakan standar US$3,65 per hari untuk mengukur kemiskinan di Indonesia. Dengan standar ini, angka kemiskinan di Indonesia jauh lebih rendah, sekitar 15,6 persen atau sekitar 44 juta jiwa. Ia menekankan bahwa definisi kemiskinan tak hanya soal pengeluaran harian, tetapi juga akses terhadap kebutuhan dasar. Indonesia, menurutnya, telah membangun sistem perlindungan sosial yang kuat seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi. "Buat apa punya pendapatan US$10 per hari kalau beras sulit ditemukan di pasar?" tanyanya retoris.
Ia menambahkan, laporan Bank Dunia tersebut justru menandakan transisi Indonesia menuju negara yang lebih makmur. Meskipun masih banyak pekerjaan rumah, arah perubahan menuju pengentasan kemiskinan sudah tepat. Program-program strategis seperti bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta program makan bergizi di sekolah menjadi kunci. Data BPS September 2024 menunjukkan jumlah penduduk miskin 24,06 juta jiwa, turun dari Maret 2024. Ini menunjukkan tren penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Doddy menyimpulkan, klaim 6 dari 10 orang Indonesia miskin tidak tepat. Angka tersebut lebih menggambarkan sebagian masyarakat belum mencapai standar konsumsi negara maju, bukan berarti mereka miskin secara umum. Indonesia, yang baru saja naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah pada 2023, masih relevan menggunakan standar US$3,65 per hari untuk mengukur kemiskinan. Dengan demikian, angka kemiskinan ekstrem pun hanya 1,3 persen.
