Chapnews.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melontarkan pernyataan keras terkait fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap melanda berbagai wilayah di tanah air. Dalam sebuah pidato yang bernada tegas, Presiden mengungkapkan adanya indikasi kuat keterlibatan sejumlah perusahaan asing dalam kasus kebakaran hutan yang selama ini menjadi persoalan lingkungan serius di Indonesia.
Pernyataan mengejutkan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 yang digelar di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10). Di hadapan para kepala daerah yang hadir, Presiden menekankan bahwa persoalan karhutla bukan sekadar masalah alam, melainkan ada unsur pelanggaran oleh korporasi yang harus ditindak tegas.
Prabowo menjelaskan bahwa banyak perusahaan yang telah mendapatkan izin konsesi dari pemerintah selama belasan tahun, namun justru melakukan pelanggaran berulang kali. Ia menyebutkan bahwa ada perusahaan yang melakukan pelanggaran hingga belasan kali, bahkan ada yang mencatatkan hingga 19 kali pelanggaran. Menurutnya, tindakan tegas berupa pencabutan izin harus segera dilakukan bagi perusahaan yang sudah terbukti melanggar aturan.
"Kalau sudah dua kali melanggar, sudah tidak perlu lagi, langsung cabut saja izinnya," tegas Prabowo dalam pidatonya.
Lebih lanjut, Presiden juga menyinggung dinamika hubungan internasional terkait isu kabut asap yang kerap berdampak hingga ke negara tetangga. Ia merasa ada ketidakadilan ketika beberapa negara memberikan kritik tajam atau bahkan menghina Indonesia terkait masalah karhutla, padahal perusahaan-perusahaan dari negara tersebut merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lahan di Indonesia.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia pada dasarnya ingin menjalin hubungan persahabatan dengan seluruh negara di dunia. Namun, ia memperingatkan agar pemerintah tetap waspada terhadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu stabilitas bangsa dengan cara-cara yang tidak sehat.
"Saya tidak akan menyebutkan pihak mana yang tidak suka, karena Indonesia ingin menjadi sahabat bagi semua negara. Tapi, kita harus tetap waspada," ujar Presiden.
Terkait dengan identitas perusahaan-perusahaan asing yang terlibat dalam kasus karhutla tersebut, Prabowo memberikan sinyal bahwa pemerintah akan segera mengungkapnya ke publik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani masalah lingkungan sekaligus merespons protes dari negara-negara tetangga.
"Nanti pada saatnya, kita akan umumkan perusahaan-perusahaan tersebut," tambah Prabowo.
Pernyataan ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh pemegang konsesi lahan di Indonesia, baik lokal maupun asing, untuk lebih patuh terhadap regulasi lingkungan guna mencegah bencana asap yang merugikan kesehatan masyarakat dan hubungan diplomatik antarnegara. Melansir informasi dari chapnews.id, langkah tegas ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan lingkungan nasional.
