Chapnews – Ekonomi – Ratusan ribu buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh bersiap menggelar aksi besar-besaran pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, 1 Mei 2026 mendatang. Aksi ini akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI, Jakarta, dengan membawa enam tuntutan utama yang sebagian besar telah disuarakan pada tahun-tahun sebelumnya, menandakan desakan serius terhadap pemerintah.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa mobilisasi massa akan melibatkan ratusan ribu buruh di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Khusus untuk wilayah Jabodetabek, sekitar 50.000 buruh diperkirakan akan memadati area depan DPR RI mulai pukul 10.00 WIB. Sementara itu, di daerah-daerah lain, aksi serupa akan berlangsung di kantor gubernur serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
"Aksi ini adalah aksi konstitusional, damai, dan tertib. Kami pastikan seluruh peserta menjaga disiplin dan tidak melakukan tindakan anarkis," tegas Said Iqbal dalam pernyataan resminya, Selasa (7/4/2026), seperti dikutip dari chapnews.id. Ia juga menegaskan bahwa aksi May Day 2026 ini merupakan konsolidasi internal gerakan buruh KSPI dan Partai Buruh, tanpa melibatkan elemen serikat buruh lainnya.
Said Iqbal menyoroti bahwa pengulangan tuntutan dari tahun sebelumnya menjadi indikasi kuat bahwa pemerintah belum serius dalam menyelesaikan permasalahan buruh. "Kalau tuntutannya sama seperti tahun lalu, artinya pemerintah tidak serius menyelesaikan masalah buruh. Ini bukan sekadar kritik, ini alarm," ujarnya, memberikan penekanan pada urgensi situasi yang terus berulang.
Salah satu tuntutan krusial yang akan dibawa adalah desakan untuk segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menurut Said Iqbal, progres dari pemerintah dan DPR terkait penyusunan UU baru ini masih minim, padahal batas waktu yang diberikan tinggal kurang dari enam bulan.
Sebagai bentuk keseriusan dan kontribusi nyata, KSPI dan Partai Buruh telah menyerahkan konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) setebal 700 halaman. Konsep ini mencakup prinsip perlindungan kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial yang komprehensif, termasuk usulan lima jaminan sosial baru: jaminan makanan, perumahan, pendidikan, air bersih, dan jaminan pengangguran. Tuntutan-tuntutan lain yang akan disuarakan pada May Day 2026 ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi pemangku kebijakan.
