Chapnews – Nasional – Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan serangkaian kebijakan baru yang signifikan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mitigasi risiko dan antisipasi dinamika global. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (31/3) menyatakan pembatasan ketat perjalanan dinas serta penerapan sistem kerja dari rumah (WFH) sebagai langkah efisiensi energi dan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.
Dalam konferensi persnya, Airlangga merinci bahwa efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri akan ditingkatkan hingga 50 persen. Sementara itu, untuk perjalanan dinas ke luar negeri, pembatasan yang lebih agresif diterapkan, mencapai 70 persen. Kebijakan ini merupakan respons pemerintah terhadap tantangan global, termasuk konflik yang berpotensi memengaruhi ketersediaan dan harga energi.
Langkah ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga mengelola keuangan negara melalui prioritisasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pos-pos kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, kini akan dialihkan. Potensi pengalihan anggaran ini diperkirakan mencapai Rp121,2 Triliun hingga Rp130,2 Triliun, yang akan diarahkan ke belanja lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.
Selain pembatasan perjalanan dinas, Airlangga juga mengumumkan penerapan WFH bagi ASN. Kebijakan ini akan berlaku satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat, untuk ASN baik di pusat maupun daerah. Aturan teknis mengenai WFH ini akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Menpan RB dan Surat Edaran Mendagri.
Efisiensi mobilitas juga menjadi fokus, dengan pembatasan penggunaan mobil dinas hingga 50 persen, kecuali untuk operasional esensial dan kendaraan listrik. Pemerintah juga mendorong ASN untuk lebih banyak menggunakan transportasi publik sebagai bagian dari upaya penghematan energi dan mengurangi kemacetan.
Namun, tidak semua sektor ASN akan menerapkan WFH. Airlangga menegaskan bahwa sektor-sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, produksi, energi, air, bahan pokok (makanan-minuman), perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan, tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau lapangan untuk memastikan pelayanan dan operasional vital tidak terganggu.
Di sektor pendidikan, pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) akan tetap berlangsung secara tatap muka (luring) secara normal, lima hari dalam seminggu, untuk seluruh jenjang dari pendidikan dasar hingga menengah. Tidak ada pembatasan untuk kegiatan olahraga atau ekstrakurikuler. Untuk institusi perguruan tinggi, khususnya semester empat kerjasama atas, kebijakan akan disesuaikan dengan Surat Edaran Kemendiktisaintek.
Seluruh kebijakan ini, menurut Airlangga, akan mulai berlaku efektif sejak 1 April 2026. Langkah proaktif pemerintah ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi yang signifikan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
