Chapnews – Ekonomi – Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga Juli 2025 telah mencapai lebih dari Rp20 triliun. Angka ini mencakup penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako kepada jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Data Kemensos menunjukkan realisasi penyaluran PKH kepada lebih dari 8 juta KPM (80,49% dari total kuota), dengan total nilai mencapai Rp5,8 triliun. Sementara itu, bantuan sembako telah diberikan kepada lebih dari 15 juta keluarga (84,71% dari target), senilai Rp9,2 triliun. Tambahan penting, bantuan sebesar Rp200.000 per bulan selama dua bulan telah disalurkan kepada jumlah KPM yang sama, dengan total nilai Rp6,19 triliun. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa penyaluran bansos ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Meskipun penyaluran bansos telah mencapai angka signifikan, masih terdapat lebih dari 3 juta KPM yang belum menerima bantuan. Kendala utama terletak pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran nontunai melalui bank Himbara. Perubahan sistem penyaluran dari PT Pos Indonesia ke perbankan menjadi penyebab utama keterlambatan ini.
Namun, Kemensos memberikan pengecualian bagi kelompok rentan seperti lansia non-produktif, penyandang disabilitas berat, penderita penyakit kronis, warga di daerah terpencil, dan komunitas adat terpencil. Kelompok ini tetap menerima bansos melalui PT Pos Indonesia karena keterbatasan akses layanan perbankan. "Bagi kelompok masyarakat yang tidak bisa menjangkau layanan Himbara, kami tetap menyalurkan bantuan melalui Pos Indonesia," tegas Gus Ipul.
